DPR Dorong Evaluasi Sistem Beasiswa agar Tepat Guna
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerima kunjungan kerja dari anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, pada Kamis (30/7/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun penuh makna tersebut, musisi sekaligus legislator dari Partai Gerindra itu disambut langsung oleh Rektor Unesa, Prof. Nurhasan beserta jajaran pimpinan kampus.
baca juga : Pre-season latest as Aston Villa thump Roma and Como defeat Betis
Fokus utama kunjungan ini adalah mengevaluasi mekanisme penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Menurut Ahmad Dhani, program KIP-K harus dipastikan tepat sasaran dan transparan, serta tidak boleh jatuh ke tangan mahasiswa yang tergolong mampu secara ekonomi.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau penerima yang bukan dari golongan kurang mampu,” tegas Dhani.
Ia menekankan, bila sistem distribusi KIP-K dikelola secara efektif dan adil, maka tidak hanya mahasiswa yang merasa terbantu, tetapi juga kampus dan pemerintah sebagai pihak pelaksana program akan memperoleh manfaat positif.
Rektor Unesa Usulkan Perbaikan Informasi Kuota Sejak Awal
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unesa, Prof. Nurhasan—yang akrab disapa Cak Hasan—menyampaikan sejumlah masukan penting. Salah satunya adalah perlunya transparansi kuota penerima KIP-K yang diumumkan sejak awal proses seleksi masuk perguruan tinggi.
“Banyak calon mahasiswa yang mendaftar berharap mendapatkan KIP-K. Tapi pada kenyataannya, dari sekitar 3.000 pendaftar yang memenuhi kriteria, hanya sekitar 1.500 yang benar-benar menerima bantuan,” jelas Cak Hasan.
Hal tersebut menurutnya menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa kurang mampu. Oleh karena itu, informasi kuota KIP-K perlu dipublikasikan lebih awal, agar siswa dari keluarga pra-sejahtera bisa mengambil keputusan secara bijak sejak awal.
Dorongan untuk Libatkan Perguruan Tinggi Swasta
Selain memperkuat sistem distribusi beasiswa di kampus negeri, Cak Hasan juga mendorong agar perguruan tinggi swasta (PTS) mendapatkan kuota KIP-K. Hal ini penting mengingat tidak semua siswa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), namun tetap memiliki semangat melanjutkan pendidikan tinggi.
“Jika sistemnya by design dan tidak dilakukan secara mendadak, saya yakin semua kampus, termasuk PTS, siap menyalurkan KIP-K,” ujar Cak Hasan.
Ia menambahkan, penyaluran yang terstruktur akan membantu memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi risiko mahasiswa putus kuliah akibat kendala biaya.
penulis : Ginasti kurniasih trifosa
