DPR Komisi X Fokus Pastikan Program KIPK Tepat Sasaran
Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) melakukan kunjungan kerja ke dua perguruan tinggi negeri di Surabaya, yakni UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan kelancaran dan efektivitas penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
Dalam keterangannya, Ahmad Dhani menekankan pentingnya menyalurkan program KIPK secara merata tanpa hambatan. “Kita ingin agar proses KIP berjalan lancar, dan seluruh kuota bisa terserap dengan maksimal oleh UPN,” ujarnya saat berdialog dengan pihak kampus.
baca juga : Kesulitan Tottenham Hotspur Menjuarai Trofi: Daniel Levy Bingung
Sorotan Masalah KIPK: Mahasiswa Terancam Gagal Kuliah
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat mengenai KIPK yang tidak diproses dengan baik di sejumlah kampus di Surabaya. Akibatnya, calon mahasiswa yang seharusnya mendapatkan bantuan malah terbebani biaya kuliah (UKT) dan sebagian bahkan terpaksa mengundurkan diri.
“Kami menerima laporan bahwa ada calon mahasiswa yang mengundurkan diri karena KIPK-nya tidak diproses. Ini menjadi perhatian serius, dan akan segera kami koordinasikan dengan pihak kampus,” jelas musisi yang juga vokalis Dewa 19 tersebut.
Ahmad Dhani menegaskan bahwa program KIPK harus tepat sasaran. Ia juga menyatakan akan menyalurkan sisa kuota beasiswanya sebanyak 85 untuk mahasiswa UPN yang benar-benar membutuhkan.
Evaluasi Komunikasi dan Koordinasi Antar Pihak
Menurut ADP, kendala KIPK yang terjadi saat ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah. “Kami akan perbaiki alur komunikasi ini agar program bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan pentingnya perbaikan sistem seleksi dan distribusi KIPK agar tidak ada mahasiswa kurang mampu yang tertinggal hanya karena urusan administrasi.
UPN Veteran Siapkan Solusi Sementara
Sigit Supriyo, Humas UPN Veteran Surabaya, menyampaikan bahwa kampus telah menyiapkan dana internal sebesar Rp20 miliar untuk menutup kekurangan biaya kuliah mahasiswa yang belum menerima KIPK secara penuh. “Kami tidak ingin mahasiswa batal kuliah hanya karena kendala administratif,” ucapnya.
Dalam audiensi bersama ADP, pihak UPN juga menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang sudah diterima tetapi KIPK-nya belum bisa digunakan secara maksimal, dan berharap segera difasilitasi penyelesaiannya oleh pemerintah pusat.
Aspirasi Tambahan: Pajak Progresif Bebani PTNBH
Selain persoalan KIPK, UPN Veteran Surabaya juga menyampaikan keluhan terkait pajak progresif yang dianggap membebani kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Menurut Nizwan Amin, hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan institusi, tetapi juga kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik.
“Kami berharap melalui Komisi X, aspirasi ini bisa sampai ke kementerian terkait, agar ada solusi ke depan,” ungkapnya.
Ahmad Dhani Tinjau Gedung Twin Tower Fakultas Kedokteran
Menutup kunjungannya, Ahmad Dhani bersama jajaran pimpinan kampus meninjau langsung Gedung Twin Tower Fakultas Kedokteran UPN Jawa Timur (Menara Wimaya). Turut hadir dalam peninjauan tersebut Rektor Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU., dan para wakil rektor lainnya.
penulis : Ginasti kurniasih trifosa
