Polemik terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas, dengan kalangan internal PDI Perjuangan turut angkat bicara. Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi alias Bitor, mendesak agar kasus ini diusut secara terbuka dan tuntas. Menurut Bitor, ia telah memperoleh sejumlah dokumen yang semakin memperkuat kecurigaan atas keabsahan ijazah Jokowi. Bahkan, ia menyebut bahwa Megawati Soekarnoputri dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga telah memberikan isyarat agar Jokowi membuka ijazahnya ke publik.
Baca juga : Roy Suryo Desak Eksekusi Hukuman Silfester Matutina
"Kalau memang punya, tunjukkan. Itu kata Bu Mega. Dan Ahok juga bilang, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazah karena dia tahu itu palsu," ujar Bitor dalam wawancara dengan kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (1/8/2025).
Bitor mengungkapkan meskipun ia dianggap sebagai suara minoritas, ia mendapatkan dukungan dari kader-kader senior PDIP. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan moral secara pribadi lewat pesan WhatsApp. “Mereka kirim WhatsApp, bilang: ‘Tor, sabar, terus perjuangkan kebenaran,’” tambahnya.
Namun, Bitor juga menyayangkan sikap sebagian petinggi partai yang menurutnya terlalu diam dalam menyikapi isu ini. "Kalau DPP diam terus, partai bisa kehilangan kepercayaan publik. Kita harus berani buka suara kalau ada keganjilan," katanya.
Selain membahas soal ijazah Jokowi, Bitor juga mengkritik gelar profesor yang didapat oleh Paiman, seorang tokoh yang juga tengah disorot publik, yang hanya diberikan dalam waktu dua bulan. Menurut Bitor, proses pemberian gelar tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan buruknya integritas dunia pendidikan tinggi. “Teman saya sendiri, Thomas Yotno, 5 tahun belum dapat gelar profesor karena ketatnya persyaratan. Lah ini cuma 2 bulan? Aneh sekali,” ujarnya.
Baca juga : Jenis Kabel UTP dan Fungsinya, Wajib Tahu!
Untuk menyelesaikan polemik ini, Bitor menyarankan agar dilakukan pembandingan langsung antara dokumen yang diserahkan Jokowi ke KPU dengan data arsip Universitas Gadjah Mada (UGM). “Dari UGM ini data, dari KPU ini dokumen. Kalau cocok, ya selesai. Kalau tidak cocok, ya kita tahu itu palsu,” tegas Bitor.
Bitor juga menambahkan bahwa Barreskrim Mabes Polri seharusnya membuka data hasil penyelidikan mereka ke publik untuk menghindari spekulasi liar yang beredar.
Penulis : Dina eka anggraini
