Di Pati, kepemimpinan Bupati Sudewo semakin diuji. Dalam waktu enam bulan, sejumlah kebijakan kontroversial telah memicu kemarahan rakyat. Kebijakan yang datang cepat dan pergi lebih cepat lagi, namun dampaknya jauh lebih dalam, menyisakan kekecewaan yang membara di hati masyarakat. Tali kesabaran rakyat kini berada di ujungnya. Jika kebijakan-kebijakan yang salah terus berlanjut, tali tersebut bisa putus.
baca juga:Cara Mudah Melakukan Skrining Kesehatan Gratis dari BPJS Kesehatan
Kebijakan yang Menciptakan Ketidakpuasan
Bupati Sudewo telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang langsung mendapat reaksi keras dari masyarakat. Keputusan-keputusan seperti larangan sound horeg, pajak pedagang kaki lima, lima hari sekolah, dan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen menyebabkan keresahan. Meskipun sebagian besar kebijakan ini akhirnya dibatalkan, dampaknya tetap terasa. Pajak yang dibatalkan, meskipun kembali ke tarif lama, menyisakan tanda tanya besar di benak masyarakat.
Kenaikan PBB dan Pengaruhnya terhadap Rakyat
Kenaikan PBB yang mencapai 250 persen seharusnya untuk mengisi kas daerah, namun bagi banyak warga, itu adalah beban yang semakin berat. Ketika ada kabar mengenai proyek videotron yang bernilai miliaran rupiah, kesenjangan antara kebijakan yang merugikan rakyat dan pengeluaran untuk proyek yang tidak diminta semakin memicu kemarahan. Hal ini membuat rakyat bertanya-tanya mengapa mereka harus menanggung beban, sementara yang mereka terima hanyalah proyek yang tak mereka inginkan.
PHK di RSUD Soewondo dan Dampaknya
Kebijakan lain yang memicu protes besar adalah pemecatan 220 pegawai honorer RSUD Soewondo. Sebagian besar pegawai yang dipecat sudah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun mereka dipecat tanpa pesangon. Yang lebih ironis, rumah sakit membuka rekrutmen baru untuk 330 pegawai, seolah-olah pengabdian lama tak berarti. Ini semakin memperburuk citra Bupati Sudewo di mata masyarakat.
Aksi Massa dan Tuntutan Rakyat
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memutuskan untuk turun ke jalan pada 13 Agustus 2025. Massa yang berkumpul tidak hanya menuntut kebijakan yang lebih bijak, tetapi juga mempermasalahkan cara kepemimpinan Bupati Sudewo. Protes ini semakin besar dengan adanya isu pajak, PHK, dan cara memimpin yang tidak transparan. Masyarakat merasa terabaikan, dan aksi ini menjadi bentuk kemarahan yang tertahan.
Pengalihan Lalu Lintas dan Dampak Aksi Demo
Polresta Pati mengalihkan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama untuk mengantisipasi kemacetan akibat demo besar ini. Pengalihan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan menghindari kemacetan, mengingat tingginya jumlah massa yang hadir untuk menyuarakan tuntutannya. Meskipun ada upaya dari pihak kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman, aksi demo yang besar ini tetap mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Bupati Sudewo.
penulis:dafa aditiya.f
