Ribuan Massa Turun ke Jalan Meski Kenaikan PBB Dibatalkan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan Bupati Pati, Sudewo. Meski rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen sudah dibatalkan, warga tetap melanjutkan aksi karena kekecewaan terhadap berbagai kebijakan lain.
Koordinator aksi, Teguh Istyanto, memperkirakan hingga 100 ribu orang akan hadir. Ia menegaskan tuntutan massa tidak hanya soal PBB, tetapi juga meliputi kebijakan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang berdampak pada nasib guru honorer, hingga pemutusan hubungan kerja ratusan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.
Kritik Terhadap Kebijakan Bupati
Menurut Teguh, kebijakan regrouping sekolah mengakibatkan pengurangan tenaga guru honorer karena penggabungan dua sekolah menjadi satu. Selain itu, PHK massal di RSUD Soewondo disebut dilakukan tanpa kompensasi, diikuti perekrutan pegawai baru dengan alasan peningkatan layanan.
Sebelum aksi, aliran donasi terus berdatangan. Ribuan kardus air mineral disiapkan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati untuk peserta demo.
2.684 Personel Gabungan Dikerahkan
Polresta Pati mengerahkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, dan instansi lainnya.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan pengamanan dilakukan secara profesional dan humanis, mengutamakan komunikasi untuk menghindari gesekan. Aparat diminta mengantisipasi provokasi, serta melarang peserta membawa senjata tajam, bahan peledak, petasan, narkoba, dan minuman keras.
Rekayasa lalu lintas, pemetaan titik rawan, hingga penempatan tim medis dan pemadam kebakaran juga disiapkan. Semua kegiatan pengamanan akan terdokumentasi untuk menjamin transparansi.
Sudewo Sebut Aksi Ditunggangi Kepentingan Politik
Bupati Pati Sudewo menduga aksi protes ini ditunggangi kepentingan politik. Ia menegaskan sudah membatalkan kenaikan PBB 250 persen dan mengembalikan kebijakan lima hari sekolah menjadi enam hari.
“Kalau kebijakan sudah dibatalkan tapi aksi tetap berjalan, berarti ada yang menunggangi. Itu kepentingan politik,” ujar Sudewo.
Teguran dari Prabowo Subianto
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkapkan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo terkait rencana kenaikan PBB. Teguran tersebut membuat Sudewo—yang merupakan kader Gerindra—membatalkan kebijakan tersebut.
Sudaryono mengajak warga Pati menjaga situasi kondusif menjelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang, agar peringatan kemerdekaan dapat berjalan dengan aman dan damai.
penulis : elsandria aurora
