Pemerintah telah menetapkan skema pencairan gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dan pensiunan PNS yang berlaku mulai bulan Agustus 2025. Kebijakan ini berlandaskan pada dua Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disahkan pada awal 2024 dan menjadi dasar hukum pengelolaan gaji aparatur negara.
Baca juga: Selamat Ginting: Jokowi Layak Diduga Lakukan Kejahatan Negara atas Kasus Ijazah Palsu
Kebijakan Penggajian dan Tunjangan yang Proporsional
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk meratakan hak berdasarkan status kepegawaian dan kontribusi yang diberikan selama masa dinas. Pemerintah mengutamakan keadilan dalam pemberian tunjangan serta kenaikan penghasilan, dengan rincian sebagai berikut:
- Gaji PNS naik 8 persen
- Pensiunan PNS mengalami kenaikan 12 persen
Kenaikan ini mulai berlaku sejak awal tahun 2024 dan akan terus diterapkan hingga Agustus 2025.
Jumlah Tunjangan: PNS Masih Unggul
Dalam implementasinya, PNS aktif akan menerima jumlah tunjangan yang lebih banyak dibandingkan pensiunan PNS. Hal ini disesuaikan dengan tanggung jawab aktif PNS di instansi pemerintahan serta beban kerja harian mereka. Berikut adalah rincian tunjangan yang diterima oleh PNS aktif:
- Tunjangan pasangan: 10% dari gaji pokok
- Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok
- Uang makan
- Tunjangan jabatan (struktural dan fungsional)
- Tunjangan kinerja
- Tunjangan umum
- Tunjangan kemahalan
Sementara itu, pensiunan PNS menerima tunjangan yang lebih terbatas, meskipun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan riwayat jabatan terakhir. Berikut adalah rincian tunjangan untuk pensiunan:
- Tunjangan pasangan: 10% dari gaji pokok
- Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok
- Tunjangan pangan: Rp72.420 atau setara dengan 10 kg beras
Sri Mulyani: Tunjangan Sesuai dengan Karakteristik Kerja dan Pensiun
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa struktur tunjangan ini telah dipertimbangkan dengan matang. Tujuannya adalah untuk memastikan hak finansial yang diterima oleh PNS dan pensiunan tetap berkeadilan dan proporsional, serta realistis terhadap kebutuhan harian masing-masing kelompok.
“Bentuk tanggung jawab aktif dan status pensiun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, skema tunjangannya juga disesuaikan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dan aparatur negara dapat memahami bahwa perbedaan tunjangan tidak berarti tidak adil, melainkan bagian dari kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kondisi kerja aktif dan pasca-kerja secara menyeluruh.
Penulis: Eka sri indah lestary
