Evaluasi Menyeluruh KPU Jadi Sorotan DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada serentak, menyusul berbagai kekisruhan yang terjadi di beberapa daerah. Salah satu yang paling disorot adalah insiden ricuh PSU di wilayah Papua dan Kalimantan yang dinilai mencederai proses demokrasi.
baca juga : Cara Mengkonfigurasi Routing Statis untuk Keamanan Jaringan Optimal
Anggota Komisi II DPR menilai kekacauan ini tidak bisa dianggap sepele. Mereka menyebut bahwa kejadian semacam ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam manajemen penyelenggaraan pilkada, khususnya dalam aspek logistik, keamanan, serta transparansi informasi kepada publik.
Sorotan Khusus untuk Papua dan Kalimantan
Dalam rapat kerja antara DPR dan KPU, dua wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Papua dan Kalimantan. Di beberapa titik, proses PSU berjalan dengan tensi tinggi hingga menyebabkan gangguan keamanan dan ketidakpuasan masyarakat. Bahkan, muncul tudingan bahwa sejumlah pelanggaran administratif maupun etik turut terjadi.
DPR meminta KPU untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk dengan serius. Tak hanya sebatas klarifikasi, tetapi juga harus ada langkah korektif yang konkret agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tidak semakin luntur.
"Evaluasi total itu harus menyeluruh, dari pusat hingga ke penyelenggara tingkat bawah," tegas salah satu anggota Komisi II.
KPU Diminta Tingkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola
Salah satu poin penting yang disampaikan DPR adalah pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh KPU, baik di pusat maupun daerah. Mereka menilai masih banyak penyelenggara di tingkat bawah yang belum siap secara teknis dan etis dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, tata kelola logistik dan sistem pengawasan internal KPU juga perlu diperkuat. Peristiwa tertundanya pengiriman surat suara atau ketidaksiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi catatan penting yang harus dibenahi.
DPR pun mengingatkan bahwa jika masalah-masalah ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan kembali terulang dalam pemilihan umum mendatang.
Pemerintah Didorong Turut Aktif
Tak hanya KPU, pemerintah juga didorong untuk turun tangan aktif dalam proses perbaikan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pilkada, termasuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang.
Langkah-langkah preventif harus segera disiapkan agar PSU di masa depan tidak kembali menimbulkan kericuhan. Pemerintah juga diharapkan mendukung penguatan anggaran dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan KPU.
Harapan Akan Pemilu yang Lebih Berkualitas
Dengan banyaknya catatan negatif dalam pelaksanaan PSU, DPR menekankan pentingnya membangun sistem yang lebih solid dan terpercaya. Mereka berharap KPU dan semua pihak terkait dapat mengambil pelajaran dari kekisruhan ini.
baca juga : Universitas Teknokrat Indonesia dan Unikom Sepakat Kerja Sama
"Pemilu adalah fondasi demokrasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penyelenggara tidak profesional," tutup salah satu anggota dewan.
penulis : bagus nayottama
