Kunjungan DPRD Siak ke Bali Tuai Sorotan Publik
Kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak ke Provinsi Bali menuai sorotan tajam. Pasalnya, kegiatan ini dinilai tidak selaras dengan kebijakan penghematan anggaran yang digencarkan oleh Bupati Siak, Afni Zulkifli.
Langkah para anggota dewan ini dianggap bertolak belakang dengan upaya efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah kabupaten dalam rangka menutupi utang tunda bayar sebesar Rp327 miliar.
Bupati Lakukan Efisiensi, DPRD Justru Berangkat Kunker
Dalam upaya menyelamatkan kondisi keuangan daerah, Bupati Afni Zulkifli telah memangkas berbagai kegiatan dengan penghematan anggaran mencapai Rp300 miliar. Kebijakan tersebut mencakup:
- Pengurangan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Pembatalan event-event besar, seperti Tour de Siak
- Pembatasan perjalanan dinas pejabat daerah
Namun, di tengah kebijakan ini, DPRD Siak tetap menjalankan agenda kunker ke Bali. Hal ini dianggap sebagai "foya-foya" di tengah krisis, dan menyakiti hati rakyat Siak yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
27 Anggota DPRD Siak dan Pegawai Terbang ke Bali
Berdasarkan informasi dari sumber internal, setidaknya 27 dari 40 anggota DPRD Siak (termasuk 3 pimpinan) telah berada di Bali sejak Rabu dan Kamis (30-31 Juli 2025). Kunker dijadwalkan akan dilakukan pada Jumat (1/8/2025) ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
Sumber yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa keberangkatan dilakukan secara terpisah, dan akan berlangsung hingga Sabtu (2/8/2025).
“Besok kami kunjungan ke Dinas Pariwisata Bali. Sekitar 27 orang sudah di sini, termasuk Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan,” ujar salah satu anggota dewan.
Staf dan Honorer Ikut Serta, Diduga Dekat dengan Pimpinan DPRD
Tidak hanya anggota DPRD, sejumlah pegawai dan tenaga honorer DPRD Siak juga ikut dalam perjalanan dinas ini. Mayoritas dari mereka disebut sebagai orang-orang dekat Ketua DPRD.
Menurut sumber, beberapa anggota DPRD memilih tidak ikut dengan alasan urusan partai. Namun, keberangkatan staf dan pegawai tetap menambah sorotan publik soal pemborosan anggaran.
Anggaran Perjalanan Dinas Capai Rp10 Juta per Orang
Mengenai besaran anggaran, belum ada keterangan resmi. Namun, diperkirakan biaya perjalanan dinas luar daerah (DL) mencapai Rp9–10 juta per anggota DPRD. Sementara itu, anggaran untuk pimpinan belum diketahui secara pasti.
“Saya lupa angka pastinya, tapi biasanya DL anggota sekitar 9–10 juta. Untuk pimpinan, saya kurang tahu,” ujar sumber tersebut.
DPRD Bungkam, Tidak Tanggapi Permintaan Konfirmasi
Warta Ekonomi telah mencoba menghubungi beberapa anggota DPRD dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Setya Hendro Wardhana untuk meminta konfirmasi terkait kunker ke Bali. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan.
baca:Universitas Teknokrat Indonesia Gelar Wisuda 2025: Cetak Lulusan Unggul dan Berdaya Saing Global
Bertentangan dengan Arahan Presiden Soal Efisiensi Anggaran
Langkah DPRD Siak ini menuai kecaman karena dianggap berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Kegiatan kunker ke Bali disebut-sebut sebagai pemborosan uang rakyat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menanggung utang besar.
penulis: inziria
