Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan rencana besar untuk meningkatkan jumlah graduasi bagi warga miskin dan miskin ekstrem di provinsinya. Hal ini sebagai bagian dari upaya serius dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program-program pengentasan yang lebih efektif.
Baca juga: PPATK Buka Kembali Jutaan Rekening Dorman yang Terblokir
Misi Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah
Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah yang diadakan pada 23 Juli 2025, Luthfi menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan warga miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam keadaan miskin untuk jangka waktu yang lama. "Tidak ada lagi cerita, orang miskin ekstrem golongan P1 dan P2 yang bertahan selama bertahun-tahun, terus-menerus menerima bantuan sosial," tegas Luthfi.
Program Graduasi Miskin Ekstrem yang Dukung Kolaborasi Semua Pihak
Luthfi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama Kementerian Sosial, telah merancang kebijakan untuk melakukan graduasi bagi masyarakat miskin di 9 daerah. Jumlah tersebut masih dapat diperluas ke 11 daerah lainnya yang masuk dalam kategori miskin.
Pentingnya Kolaborasi Antar-Pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan
Untuk memastikan keberhasilan program graduasi miskin, Luthfi menekankan pentingnya kerja sama tim yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta desa/kelurahan. Selain itu, keterlibatan stakeholder lain, seperti Baznas dan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR), juga sangat diperlukan.
"Perencanaan yang matang perlu disusun dalam penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat kabupaten/kota melalui Bappeda masing-masing," ujar Luthfi. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat miskin ekstrem dapat naik kelas dari kategori P1 (miskin ekstrem) ke P2 (miskin), dan seterusnya hingga mencapai P3 (potensi miskin).
Validasi dan Verifikasi Data untuk Intervensi yang Tepat Sasaran
Gubernur Luthfi menegaskan pentingnya penggunaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan untuk verifikasi dan validasi. Dengan adanya data yang akurat, intervensi pemerintah dapat dilakukan dengan tepat sasaran, sehingga lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.
Brebes Jadi Daerah Pertama dalam Graduasi Kemiskinan
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyampaikan bahwa Kabupaten Brebes akan menjadi lokasi pertama yang melakukan graduasi kemiskinan dalam waktu dekat. Graduasi ini menjadi bukti bahwa masyarakat miskin ekstrem yang mendapatkan intervensi dapat berhasil keluar dari kondisi kemiskinan.
Taj Yasin juga mengusulkan agar Gerakan Satu OPD Satu Desa Binaan terus dilanjutkan di seluruh Pemkab dan Pemkot, untuk menciptakan dampak yang lebih luas. "Monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Inisiatif Program Orangtua Asuh dari OPD
Sebagai tambahan, Taj Yasin juga mengusulkan program orangtua asuh yang dijalankan oleh masing-masing OPD di daerah. Program ini diharapkan dapat memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung penurunan kemiskinan secara lebih efektif.
Penulis: Fiska Anggraini
