Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengumumkan target penting dalam pertemuan baru-baru ini dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengalirkan listrik ke 5.700 desa dan 4.400 kecamatan di seluruh negeri pada 2029–2030 sebagai bagian dari upaya ambisius untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil.
Baca juga: Korpri Adalah Singkatan dari Apa? Begini Penjelasannya
Visi Pemerintah untuk Elektrifikasi Nasional
Dalam pertemuan tertutup yang diadakan pada Senin, 25 Agustus, Bahlil, bersama beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih, memaparkan rincian program elektrifikasi yang akan datang. Program ini berfokus pada penyediaan listrik untuk daerah yang kurang terlayani, khususnya desa-desa dan kecamatan-kecamatan yang masih belum memiliki akses listrik yang dapat diandalkan.
"Kami membahas ekonomi dan program yang tertunda hingga 2025, serta prospek ekonomi untuk 2026. Di sektor energi, kami menargetkan untuk mengalirkan listrik ke 5.700 desa dan 4.400 kecamatan pada 2029–2030," kata Bahlil Lahadalia setelah pertemuan tersebut. Program ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi ketimpangan energi di Indonesia.
Pendanaan dan Anggaran Pemerintah untuk Elektrifikasi
Terkait dengan aspek finansial dari program ini, Bahlil menjelaskan bahwa anggaran untuk elektrifikasi desa dan kecamatan sudah dimasukkan dalam anggaran negara 2026. Meskipun angka pastinya masih dihitung, pemerintah telah mengakui pentingnya inisiatif ini sebagai pelayanan publik dan telah memasukkannya dalam anggaran nasional untuk memastikan pelaksanaannya.
"Ini adalah pelayanan untuk masyarakat, terutama komunitas berpenghasilan rendah. Ini bukan hanya soal perhitungan ekonomi; ini membutuhkan intervensi negara. Presiden telah memberikan instruksi, dan anggaran telah dialokasikan sesuai," tambah Bahlil.
Distribusi LPG 3-Kilogram Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Dalam pertemuan yang sama, Bahlil Lahadalia juga memastikan bahwa mulai tahun depan, distribusi tabung LPG 3 kilogram akan diatur berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi tepat sasaran bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sementara individu berpenghasilan tinggi akan didorong untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi tersebut.
"Ya, tahun depan distribusinya akan menggunakan NIK. Saya yakin kelompok berpenghasilan tinggi akan menyadari untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi," jelasnya.
Baca juga: Universitas Teknokrat Indonesia Laksanakan PKM Hibah BIMA 2025 untuk UMKM Puteri Tapis Tenun Lampung
Komitmen Prabowo untuk Pertumbuhan Ekonomi
Sebelum itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengadakan beberapa pertemuan penting dengan menterinya, termasuk sesi laporan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membahas program ekonomi dan meninjau kemajuan inisiatif yang bertujuan mendorong pertumbuhan di Indonesia.
Penulis: Fiska Anggraini
