Keras terhadap Simbol, Lemah terhadap Kedaulatan
Pemerintah Indonesia belakangan ini menunjukkan ketegasan terhadap simbol-simbol budaya, namun terkesan lemah dalam menjaga kedaulatan negara. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-80, negara merespons dengan keras pengibaran bendera Jolly Roger bertopi jerami, simbol dari anime One Piece, oleh sejumlah warga dan pelajar. Bendera tersebut dianggap oleh sebagian warganet sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan demokrasi yang menyusut, namun langsung mendapat ancaman pidana dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.
Sementara itu, pemerintah terkesan diam ketika Malaysia semakin mendekati Blok Ambalat dengan kapal eksplorasi dan narasi geopolitik. Negara terlihat lebih fokus pada simbolisme, namun gagal menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah.
Baca juga: Jaga Pikiran Tetap Segar di Tengah Teriknya Panas Texas dengan Mengunjungi Museum Kampus
Simbol Perlawanan Rakyat melalui Bendera Anime
Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger bukan sekadar ekspresi pop culture, tetapi juga bentuk satir rakyat terhadap pemerintahan yang mereka anggap represif dan gagal melihat krisis yang sebenarnya. Warganet yang terlibat dalam aksi ini mengubah logo HUT RI dengan desain bajak laut sebagai bentuk protes terhadap elit yang dianggap lebih mementingkan investasi dan citra semu ketimbang memperhatikan hak-hak rakyat.
"Merah putih terlalu suci untuk dikibarkan saat rakyat masih dijajah oleh kekuasaan sendiri," ujar seorang pengguna di platform sosial X, menyuarakan kekecewaannya terhadap ketidakadilan yang terjadi.
Blok Ambalat: Pertaruhan Kedaulatan yang Tak Tersentuh
Blok Ambalat, yang terletak di perbatasan Kalimantan Timur, merupakan kawasan strategis kaya cadangan minyak dan gas. Malaysia telah lama mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari blok ND6 dan ND7 yang memiliki potensi cadangan minyak sebesar 62 juta barel dan gas 1,2 triliun kaki kubik, menurut laporan World Oil Outlook 2023 dari OPEC.
Namun, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia, Dato Anwar Ibrahim, Indonesia tidak menyampaikan pernyataan tegas terkait klaim atas Ambalat. Hanya retorika mengenai “pengembangan bersama” yang muncul, sebuah istilah manis untuk menutupi ketidakjelasan posisi Indonesia dalam menjaga batas negara.
Dalam keterangan pers Sekretariat Kabinet yang dirilis pada 29 Juli 2025, kata “Ambalat” hanya disebutkan sekali tanpa penjelasan tegas mengenai kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Hal ini semakin menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam menangani isu kedaulatan di kawasan yang sangat strategis ini.
Kontradiksi dalam Penanganan Simbol dan Kedaulatan
Ironisnya, Indonesia lebih mudah mengkriminalisasi pengibaran bendera anime yang dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah daripada menghadapi ancaman terhadap kedaulatan teritorialnya. Negara terlihat lebih fokus pada simbol-simbol yang dianggap kontroversial, namun kurang memberikan perhatian pada masalah-masalah geopolitik yang lebih besar, terutama yang melibatkan negara tetangga.
Fenomena ini menggambarkan betapa paradoksalnya sikap nasionalisme Indonesia, yang terlihat sangat protektif terhadap simbol negara namun terkesan mengabaikan langkah-langkah konkret untuk menjaga kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa.
Penulis: Fiska Anggraini
