Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan singkat terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kadernya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto. Tanggapan Jokowi muncul setelah pernyataan Megawati yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP di Bali.
Baca juga: Promo KAI Expo 2025: Tiket Dufan Ancol Hanya Rp 160.000 dan Tiket Kereta Api Diskon Besar
Jokowi Tidak Terlalu Banyak Berbicara Soal Instruksi PDIP
Saat ditanya mengenai pernyataan Megawati, Jokowi yang juga mantan kader PDIP, mengungkapkan bahwa setiap partai politik memiliki kebijakan internalnya sendiri. "Ya, setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," kata Jokowi singkat, Jumat (1/8).
Meskipun tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai instruksi Megawati, Jokowi menegaskan bahwa ini adalah bagian dari kebijakan internal partai politik yang berlaku di Indonesia.
Kaitan dengan Amnesti Hasto Kristiyanto
Instruksi tersebut disampaikan Megawati setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima pengampunan dalam bentuk amnesti dari Prabowo Subianto. Keputusan pemberian amnesti tersebut disampaikan menjelang Kongres PDIP yang berlangsung di Bali. Jokowi sendiri enggan mengomentari acara kongres tersebut dan memilih untuk tidak terlibat dalam diskusi mengenai keputusan internal PDIP.
"Ini internal partai," jawab Jokowi singkat saat ditanya mengenai kongres tersebut.
Hak Prerogatif Presiden: Remisi dan Amnesti
Jokowi mengingatkan bahwa pemberian remisi, grasi, amnesti, dan abolisi adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan hak istimewa Presiden yang dilaksanakan dengan menghormati proses hukum yang berlaku.
"Ini adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh undang-undang dasar kita dan kita menghormati," tambah Jokowi.
Baca juga: Pengukuhan Mahasiswa Terbaik dan Teladan Bukti Komitmen Teknokrat Ciptakan SDM Unggul
Mengenai keputusan Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto, Jokowi meyakini bahwa Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, hukum, sosial politik, semuanya pasti menjadi pertimbangan," jelas Jokowi.
Dengan tanggapannya yang minim, Jokowi memilih untuk menghindari keterlibatan langsung dalam urusan internal PDIP, menghormati kebijakan yang diambil oleh partai, serta menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dihormati.
Penulis: eka sri indah lestary
