Megawati Perintahkan Kader PDIP Beri Dukungan ke Pemerintah
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kadernya untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional bagi anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung di Bali, hanya berselang beberapa jam setelah Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti.
baca juga : BBCA 1H25: Kinerja Sejalan Ekspektasi, Didukung Pertumbuhan PPOP yang Solid
Respons Jokowi: “Itu Kebijakan Internal Partai”
Menanggapi langkah Megawati, Presiden Joko Widodo memilih untuk irit bicara. Saat ditemui awak media, Jokowi menegaskan bahwa sikap politik setiap partai adalah kewenangan internal masing-masing.
“Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri,” ujar Jokowi, Jumat (1/8), saat diminta tanggapan soal instruksi Megawati.
Mantan kader PDIP itu juga enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai penyelenggaraan Kongres PDIP di Bali, yang menjadi momen penting bagi konsolidasi partai berlambang banteng tersebut. “Itu internal partai,” jawabnya singkat.
Amnesti untuk Hasto Disorot, Jokowi Sebut Itu Hak Presiden
Arahan Megawati tersebut muncul tak lama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima amnesti dari Presiden Prabowo terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI. Pemberian amnesti ini menambah sorotan terhadap dinamika antara PDIP dan pemerintahan baru.
Saat ditanya soal amnesti yang diberikan kepada Hasto, Jokowi menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan bagian dari hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Itu adalah hak istimewa presiden yang dijamin konstitusi, dan kita harus menghormatinya,” ujar Jokowi.
baca juga : Pengukuhan Mahasiswa Terbaik dan Teladan Bukti Komitmen Teknokrat Ciptakan SDM Unggul
Jokowi Yakin Prabowo Punya Pertimbangan Matang
Mengenai keputusan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan lebih dari 1.000 terpidana lainnya, Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa hal tersebut pasti telah melalui berbagai pertimbangan mendalam.
“Presiden pasti mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari hukum, politik, sosial, semuanya menjadi satu paket pertimbangan,” ucapnya.
Dengan pernyataan singkat namun penuh makna ini, Jokowi tampaknya ingin menegaskan posisinya sebagai kepala negara yang menjaga jarak dari dinamika internal partai, sekaligus menghormati keputusan politik yang kini diambil oleh penerusnya.
penulis : Ginasti kurniasih trifosa
