Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini kembali memicu kontroversi, kali ini karena tuduhannya yang dianggap sebagai fitnah dan pengalihan isu. Dalam menanggapi dua isu besar yang sedang hangat diperbincangkan publik—dugaan ijazah palsu yang terkait dengannya dan wacana pemakzulan terhadap anaknya, Gibran Rakabuming Raka—Jokowi menyebut ada “agenda besar” di baliknya. Ia juga menuding adanya keterlibatan "orang besar" yang berusaha merusak reputasi dirinya.
Baca juga : H5N1 Ditemukan pada Sapi Perah, Tetap Lebih Suka Menyerang Burung, Risiko Rendah untuk Manusia
Pernyataan ini mendapat kecaman keras dari Advokat Ahmad Khozinudin, yang juga menjadi pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Khozinudin menyatakan bahwa perjuangan mengungkap kebenaran mengenai ijazah adalah upaya konstitusional yang sah dan bukan terkait dengan politik. Ia menilai bahwa dengan melibatkan narasi politik, Jokowi justru sedang berpolitik dan tidak menjawab masalah dengan transparansi atau data yang jelas.
Kecurigaan publik terhadap keabsahan ijazah Jokowi dinilai sebagai persoalan serius yang mengarah pada legitimasi kekuasaan seorang presiden, bukan sekadar masalah pribadi. Sementara itu, wacana pemakzulan Gibran muncul bukan tanpa alasan, tetapi lebih pada kekecewaan publik terhadap proses politik yang dianggap tidak adil atau cacat secara etika, terlebih setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan pencalonannya.
Namun, daripada memberikan jawaban yang jelas terkait masalah tersebut, Jokowi justru mengeluarkan narasi konspiratif, menuding adanya “orang besar” yang ingin menjatuhkan dirinya. Menurut Khozinudin, tuduhan semacam ini justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih substansial mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Kritikan juga diarahkan kepada Jokowi yang lebih memilih mengabaikan panggilan hukum, sementara di sisi lain menyalahkan pihak-pihak yang datang kooperatif ke proses hukum. Tudingan terhadap mereka yang datang untuk memenuhi panggilan hukum dianggap sebagai cara untuk membungkam gerakan sipil yang sah. Dalam konteks ini, Khozinudin menegaskan bahwa tindakan kooperatif adalah tanggung jawab sipil yang seharusnya dihargai dan dicontohkan oleh seorang pemimpin.
Kritik tersebut semakin diperburuk dengan ketidakhadiran beberapa tokoh yang melanggar panggilan hukum namun bisa menghadiri acara politik, yang menambah tanda tanya terkait integritas mereka. Sayangnya, Jokowi lebih memilih diam daripada memberikan jawaban yang jelas atas hal tersebut.
Baca juga : Universitas Teknokrat Indonesia Raih Prestasi World University Rangking for Innovation 2025
Pada akhirnya, kritik ini menyoroti siapa sebenarnya yang tengah bermain politik, yaitu presiden sendiri, yang dengan kuasanya justru menebar tuduhan dan fitnah serta melindungi keluarganya dari pertanggungjawaban publik.
Penulis : Dina eka anggraini
