Kebijakan Bupati Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen menuai protes dari berbagai pihak. Kenaikan ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang terdampak langsung.
baca juga : Arsip Elektronik: Rahasia Tersembunyi Bisnis yang Lebih Produktif
Celios Soroti Ketimpangan: Rakyat Miskin Terbebani, yang Kaya Aman
Lembaga riset ekonomi Celios (Center of Economic and Law Studies) menyampaikan kritik tajam atas kebijakan tersebut. Menurut Celios, kebijakan ini justru mencekik warga miskin, sementara golongan kaya tidak terlalu terdampak.
"Pajak seperti ini hanya memperdalam ketimpangan. Masyarakat kecil dipaksa menanggung beban lebih besar, sementara yang berpunya tetap tenang," ungkap analis Celios.
Dampak Langsung ke Masyarakat: UMKM dan Petani Teriak
Kenaikan drastis PBB telah berdampak pada banyak sektor, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga pelaku UMKM. Mereka mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena pendapatan tidak sebanding dengan lonjakan tarif.
Transparansi dan Keadilan Pajak Jadi Sorotan
Celios juga menyoroti kurangnya transparansi dan keadilan dalam kebijakan pajak daerah. Kenaikan pajak secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai dinilai mencederai prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan daerah.
Desakan Evaluasi dan Revisi Kebijakan
Banyak pihak, termasuk pengamat ekonomi, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil, mendesak agar kebijakan ini dievaluasi ulang. Pemerintah daerah diminta lebih peka terhadap kondisi riil warga, khususnya di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi.
penulis : Muhammad Zulfan M.A
