Perbedaan sikap dua negara ekonomi besar terhadap mata uang kripto sangat mencolok. Di satu sisi, China mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh aktivitas kripto. Sementara di sisi lain, Indonesia justru membuka peluang besar untuk mengintegrasikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara. Perbedaan ini tidak hanya memunculkan dinamika baru, tetapi juga berpotensi mengubah lanskap ekonomi digital global.
Bagaimana Kebijakan China Terhadap Kripto?
Pemerintah China secara resmi melarang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Larangan ini mencakup perdagangan, penambangan, dan berbagai layanan digital yang terkait. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik sekaligus mempercepat penggunaan yuan digital, mata uang digital resmi buatan pemerintah China.
Apakah China Masih Memiliki Cadangan Bitcoin?
Meskipun memberlakukan larangan ketat bagi warganya, terdapat isu yang menarik terkait China. Negara ini dikabarkan masih menyimpan cadangan Bitcoin dalam jumlah besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah China. Apakah larangan keras tersebut justru menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menguasai aset digital, sementara masyarakat umum dilarang berpartisipasi?
Bagaimana Sikap Indonesia Terhadap Bitcoin?
Berbeda dengan China, Indonesia memilih jalur yang berani dan terbuka terhadap mata uang kripto. Melalui pertemuan yang difasilitasi Kantor Wakil Presiden bersama komunitas Bitcoin, pemerintah tengah mengeksplorasi kemungkinan menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara.
Baca juga : Cara Pintar Memilih Framework dan Library yang Tepat
Apa Strategi Indonesia dalam Mengelola Aset Kripto?
Dalam pembahasan tersebut, muncul rencana alokasi dana hingga Rp300 triliun oleh BPI Danantara untuk investasi di aset kripto. Selain itu, ada juga rencana pengembangan penambangan Bitcoin dalam jangka panjang. Strategi ini bertujuan mendiversifikasi portofolio aset negara, menjaga nilai rupiah dari tekanan inflasi, sekaligus memperkuat sektor ekonomi digital Indonesia.
Apakah Regulasi Sudah Siap Mendukung Rencana Ini?
Meski penuh potensi, rencana ini belum dapat berjalan tanpa regulasi yang memadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penerapan aturan ketat dan jelas guna memastikan keamanan dan stabilitas keuangan nasional. Regulasi yang kuat menjadi kunci agar integrasi Bitcoin sebagai cadangan negara dapat berjalan lancar dan terkontrol.
Baca juga : Mahasiswa dan Dosen Teknokrat pamerkan Produk Penelitian Unggulan di KSTI Indonesia 2025
Apa Implikasi Keberanian Indonesia dalam Dunia Kripto?
Langkah Indonesia ini berpotensi menjadi tonggak sejarah dalam penerapan mata uang kripto secara resmi sebagai bagian dari cadangan negara. Ketika negara lain masih berhati-hati atau bahkan melarang, Indonesia bisa menjadi pionir yang memanfaatkan peluang besar di era ekonomi digital.
Dengan demikian, Indonesia dapat menempatkan diri sebagai pemain utama dalam kancah ekonomi digital global sekaligus mengambil keuntungan dari celah yang ditinggalkan oleh kebijakan ketat China terhadap kripto.
Penulis : aqilah az-zahra
