DPR RI Jadi Sorotan Publik
Belakangan ini, DPR RI kembali menuai kritik keras dari masyarakat. Bukan karena prestasi, melainkan sejumlah aksi dan pernyataan para anggota dewan yang dianggap tidak pantas. Dari berjoget di sidang tahunan hingga pembahasan tunjangan rumah yang fantastis, sederet tindakan ini viral di media sosial dan menimbulkan reaksi negatif.
baca juga:Bin: Singkatan dari Kelainan Testis dan Skrotum yang Perlu Diketahui
1. Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan
Pada 16 Agustus 2025, beberapa anggota DPR tampak berjoget riang di sela sidang tahunan MPR dengan lagu Gemu Fa Mi Re. Aksi ini dinilai publik tidak peka terhadap kondisi ekonomi sulit, terutama di tengah meningkatnya angka PHK.
Meski begitu, anggota DPR Pasha Ungu membela koleganya dengan menyebut joget itu hanya spontanitas dan tidak mengurangi kepekaan terhadap rakyat.
2. Ketua MK Diminta Tidak "Hantam" DPR
Dalam uji kepatutan calon Hakim MK, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Safaruddin, mengingatkan calon hakim Inosentius Samsul agar tidak melupakan asal-usulnya setelah resmi menjabat. Ucapan ini dinilai publik berpotensi mengganggu independensi Hakim MK karena seolah menekankan loyalitas kepada DPR.
3. Usulan Gerbong Khusus Perokok
Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, sempat mengusulkan adanya gerbong khusus perokok di kereta jarak jauh. Menurutnya, fasilitas ini bisa menguntungkan PT KAI. Namun, usulan tersebut ditolak langsung oleh pihak KAI. Bahkan, Wapres Gibran Rakabuming menyatakan wacana itu bertentangan dengan program pemerintah dalam menekan angka perokok.
4. Tunjangan Rumah Rp 50 Juta per Bulan
Yang paling menyulut kemarahan publik adalah terungkapnya tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Informasi ini mencuat dari pernyataan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam sebuah video viral.
Publik membandingkan nilai tunjangan tersebut dengan gaji guru yang jauh lebih kecil. Tidak sedikit yang menilai angka itu setara biaya sewa hotel mewah. Jika ditotal dengan gaji dan tunjangan lain, pendapatan anggota DPR bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Hal ini membuat masyarakat semakin geram, terlebih ketika pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.
Kritik Publik Semakin Menguat
Serangkaian aksi ini mempertegas jurang antara wakil rakyat dan masyarakat. Kritik deras terus bermunculan di media sosial, menuntut DPR agar lebih peka, transparan, dan benar-benar menjalankan fungsi utamanya: memperjuangkan kepentingan rakyat.
penulis:Titin af-idatus soraya
