Warga Pati Mulai Bergerak Tolak Kenaikan PBB-P2
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pati yang berencana untuk berunjuk rasa menanggapi kenaikan PBB-P2 kini mulai menunjukkan keseriusan mereka. Sejak tanggal 1 Agustus 2025, mereka menggelar aksi penggalangan donasi di depan Kantor Bupati Pati. Penggalangan donasi ini akan berlangsung hingga 12 Agustus 2025, sebagai persiapan untuk unjuk rasa yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025.
Donasi dalam Bentuk Barang Sebagai Tanda Keberatan
Ahmad Husein, Koordinator Penggalangan Donasi untuk aksi Tolak PBB-P2 mengungkapkan bahwa masyarakat bisa menyumbangkan berbagai barang, seperti air mineral, mie instan, beras, dan barang-barang lainnya. Menurut Ahmad, penggalangan donasi ini merupakan bentuk keseriusan warga dalam menanggapi kebijakan yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. "Masyarakat benar-benar keberatan dengan kenaikan tarif PBB-P2 yang terlalu tinggi," ujar Ahmad pada Senin (4/8/2025).
Dukungan Camat dan Kepala Desa Terkait Kenaikan PBB-P2
Ahmad Husein juga menyampaikan keluhannya mengenai dukungan camat dan kepala desa yang menyetujui kenaikan tarif PBB-P2 dan menolak aksi unjuk rasa dari warga. Ia menegaskan bahwa seharusnya pejabat publik memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, terutama terkait kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
"Alhamdulillah, setelah mengikuti Forum Diskusi Pati di Perko Pati beberapa waktu lalu, sudah tidak ada lagi intimidasi dari mereka. Sekarang, mereka hanya memantau dari kejauhan," tambah Ahmad.
Rencana Aksi Unjuk Rasa pada 13 Agustus 2025
Aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 13 Agustus 2025 menjadi respons masyarakat terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Para pengunjuk rasa berharap agar pemerintah dapat mendengar keluhan mereka dan meninjau kembali kebijakan yang dianggap memberatkan.
Alasan Kenaikan PBB-P2 oleh Bupati Pati
Bupati Sudewo sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan beberapa sektor lain seperti pertanian dan perikanan. Sudewo menyebutkan bahwa kenaikan ini juga bertujuan untuk penanganan infrastruktur jalan dan perbaikan RSUD RAA Soewondo Pati. Dengan kenaikan tarif ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selama ini hanya sebesar Rp 29 miliar per tahun.
Menurut Bupati Sudewo, PBB-P2 di Kabupaten Pati masih terbilang rendah dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Sebelumnya, tarif PBB-P2 di Pati tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun.
Bupati Pati Siap Menghadapi Aksi Unjuk Rasa
Bupati Sudewo juga menyatakan bahwa ia siap menghadapi aksi unjuk rasa, bahkan jika jumlah peserta yang hadir mencapai puluhan ribu orang. Ia menegaskan bahwa ia tidak takut meski massa aksi semakin besar. "Kami siap menghadapi siapapun yang hadir dalam unjuk rasa ini," tutup Bupati Sudewo.
baca juga :Cara Cerdas Menyusun Dokumen Kepegawaian Tanpa Ribet
Kesimpulan: Masyarakat Pati Lakukan Aksi protes
Masyarakat Kabupaten Pati menunjukkan keteguhan mereka dalam menanggapi kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 melalui aksi penggalangan donasi dan rencana unjuk rasa. Meskipun ada perbedaan pandangan dengan pejabat setempat, aksi ini tetap menjadi suara bagi mereka yang merasa terbebani oleh kebijakan yang dianggap terlalu tinggi.
penulis : tanjali mulia
