Apa Alasan Mekeng Ingin Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD?
Melchias Markus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah seperti bupati dan gubernur dilakukan oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD terbukti lebih efektif, seperti yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
“Ini pendapat pribadi saya, bukan keputusan partai. Saya melihat lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena sejauh ini pemilihan langsung tidak banyak membawa perubahan signifikan di daerah,” ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menilai bahwa meski sistem pemilu langsung dianggap lebih demokratis, namun faktanya masih banyak daerah yang belum menunjukkan perkembangan signifikan dan cenderung bergantung pada anggaran pusat.
baca juga : Rapat Jadi Produktif? Mulai dari Persiapan yang Benar!
Apakah Sistem Lama Lebih Baik dari Pemilu Langsung?
Mekeng menyebutkan bahwa pada era Presiden Soeharto, pemilihan oleh DPRD cenderung melahirkan pemimpin yang punya kualitas dan kapabilitas lebih baik. Ia menyindir bahwa sistem sekarang membuka ruang bagi orang yang hanya bermodal uang untuk bisa menjadi kepala daerah.
“Dulu itu orang bisa jadi gubernur atau bupati karena kualitasnya, bukan karena uang. Tapi sekarang, modal besar bisa mengalahkan kualitas. Yang penting punya dana, bisa kampanye, bisa menang,” katanya.
Ia menambahkan, “Saat sudah terpilih, banyak dari mereka justru pusing memikirkan bagaimana mengembalikan biaya kampanye yang besar, bukan fokus pada pembangunan daerah.”
Benarkah Ongkos Politik Terlalu Mahal dalam Pilkada?
Mekeng juga menyoroti tingginya biaya politik dalam sistem pemilu langsung. Ia menyebut sistem ini terlalu mahal dan bisa membuat beban finansial calon kepala daerah menjadi berat.
“Ngumpulin massa, kampanye keliling, semua butuh biaya besar. Padahal gaji kepala daerah tidak sebanding. Akhirnya muncul pikiran bagaimana cara balik modal, bukan bagaimana memajukan daerah,” ujarnya.
Ia pun menilai bahwa pemilihan lewat DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi. Selain itu, sistem ini dinilai bisa mendorong partai untuk mengajukan calon yang benar-benar layak secara kualitas dan integritas, bukan sekadar populer atau punya modal besar.
Apa Reaksi Golkar terhadap Usulan Ini?
Mekeng menegaskan bahwa usulan ini merupakan pandangan pribadi, bukan hasil keputusan resmi dari Partai Golkar. Namun, ia meyakini bahwa wacana ini layak untuk dibahas lebih dalam sebagai solusi dari berbagai persoalan yang timbul akibat sistem pemilu langsung.
“Saya tekankan, ini bukan sikap resmi Golkar. Ini pemikiran saya pribadi setelah melihat kenyataan di lapangan,” ujarnya menegaskan.
Meskipun demikian, pernyataan Mekeng membuka kembali perdebatan lama tentang efektivitas sistem demokrasi langsung versus representatif. Sebagian pihak mungkin akan menilai usulan ini sebagai langkah mundur, sementara sebagian lainnya bisa melihatnya sebagai solusi alternatif untuk mengatasi praktik politik uang dan rendahnya kualitas kepemimpinan di daerah.
penulis : elsandria
