Aksi Damai Berujung Ricuh, Logistik Warga Diduga Diambil Paksa
Insiden mengejutkan terjadi saat warga Pati menggelar aksi damai menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai mencekik. Aksi yang awalnya berlangsung tertib itu berubah ricuh ketika sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diduga terekam mengambil paksa barang logistik yang merupakan hasil donasi dari masyarakat.
Kejadian ini menimbulkan kemarahan publik, apalagi logistik tersebut dikumpulkan secara swadaya oleh warga untuk mendukung aksi protes mereka.
baca juga :
Terekam Kamera, Tindakan Satpol PP Tuai Kecaman
Momen pengambilan logistik oleh oknum Satpol PP tersebar luas di media sosial, lengkap dengan video yang menunjukkan sejumlah petugas membawa kantong-kantong berisi makanan dan air minum dari lokasi unjuk rasa. Warganet ramai-ramai mengecam aksi tersebut, menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan tidak menghormati hak masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya.
Tagar #SatpolPPPati pun sempat menjadi trending topik di berbagai platform, sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang dianggap merugikan masyarakat tersebut.
Pemkab Pati Diminta Beri Klarifikasi dan Sanksi Tegas
Menanggapi viralnya insiden tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Pati untuk memberikan klarifikasi resmi dan transparan. Publik menilai tindakan oknum Satpol PP harus diselidiki secara menyeluruh, dan jika terbukti melanggar, harus diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga mendesak agar aparat keamanan dalam aksi publik lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak represif terhadap massa aksi maupun fasilitas penunjangnya.
baca juga :
Menjaga Etika dan Profesionalisme Aparat di Tengah Aksi Warga
Kasus ini menjadi peringatan penting soal bagaimana aparat pemerintah seharusnya bersikap dalam menghadapi aksi masyarakat. Dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah bagian sah dari kehidupan bernegara, dan setiap upaya menyampaikannya harus dihormati.
Tindakan mengambil logistik tanpa izin, apalagi yang berasal dari donasi warga, tidak hanya mencoreng nama institusi, tapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.
penulis : Muhammad Zulfan M.A
