Suara Nelayan Disampaikan Langsung ke Gubernur Gorontalo
Ketua Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan, Sarlis Mantu, mengungkapkan berbagai hambatan yang kini dirasakan para nelayan di Gorontalo dalam sebuah pertemuan langsung dengan Gubernur Gusnar Ismail. Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan gubernur itu menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan krusial yang menghambat aktivitas melaut.
Dalam kesempatan itu, Sarlis mewakili para nelayan menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), lambatnya distribusi, hingga pembatasan wilayah tangkap hanya 12 mil laut. Selain itu, pembatasan jumlah rompong (rumpon) serta prosedur perizinan yang dianggap rumit turut menjadi sorotan utama dalam dialog tersebut.
Baca juga : Rektor Universitas Teknokrat Hadiri Munas APTISI VII di Bandung, Bahas Transformasi PTS untuk Indonesia Emas
Gubernur Soroti Dua Akar Masalah: Lokal dan Nasional
Menanggapi kegundahan para nelayan, Gubernur Gusnar Ismail menyatakan bahwa persoalan yang muncul berasal dari dua level: lokal dan nasional. Untuk itu, ia memetakan pendekatan penyelesaian berdasarkan level permasalahan agar solusi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kelangkaan BBM adalah isu lokal yang bisa kita atasi bersama. Kita akan mengalihkan kuota dari SPBU Inengo ke Talumolo. Penyalurannya pun akan kami awasi ketat bersama Satpol PP, agar benar-benar sampai ke nelayan yang membutuhkan,” ujar Gusnar.
Sementara untuk masalah berskala nasional seperti keterbatasan kuota BBM bagi nelayan, Gusnar menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi ke BPH Migas guna meminta penambahan jatah BBM nelayan. Ia juga berencana menemui langsung Menteri Kelautan dan Perikanan guna menyampaikan secara langsung aspirasi para pelaut Gorontalo.
Baca juga : Rektor Universitas Teknokrat Hadiri Munas APTISI VII di Bandung, Bahas Transformasi PTS untuk Indonesia Emas
Respons Positif Nelayan, Aksi Protes Berubah Jadi Dialog Hangat
Solusi yang ditawarkan Gubernur Gorontalo disambut positif oleh pengurus asosiasi. Mereka menyatakan harapan bahwa langkah-langkah tersebut dapat segera terealisasi, terutama dalam menyambut penambahan kuota BBM pada triwulan keempat bulan Oktober mendatang.
Yang menarik, pertemuan yang semula direncanakan sebagai bentuk demonstrasi akhirnya berubah menjadi dialog yang hangat dan kekeluargaan. Para nelayan merasa didengar dan dihargai, serta melihat adanya itikad baik dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjawab keresahan mereka secara konkret.
Langkah cepat dan responsif dari Pemprov Gorontalo ini menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan terhadap nelayan bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk nyata dari kepemimpinan yang solutif dan peduli terhadap sektor kelautan dan perikanan daerah.
Penulis : aqilah az-zahra
