Nusron Pastikan Tanah Rakyat Berstatus Hak Milik Tak Akan Disita Negara

Klarifikasi Soal Pernyataan Sebelumnya

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta maaf atas pernyataannya yang menimbulkan salah paham, yaitu menyebut semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola katadata.co.idMonitor Indonesia.

Baca juga : Musk Ancaman Tindakan Hukum Terhadap Apple: Dugaan Pelanggaran Antimonopoli

Fokus Tanya Lahan Nganggur, Bukan Tanah Rakyat

Nusron menegaskan, kebijakan penertiban hanya berlaku untuk lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak produktif dan dibiarkan nganggur miliaran hektare. Bukan tanah milik rakyat seperti sawah, pekarangan, tanah waris, atau yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Pakai detiknewsdetikcom.

Prosedur Penertiban Tanah Telantar Butuh Waktu

Penetapan lahan sebagai tanah telantar tidak bisa sembarangan. Prosesnya panjang—sekitar 587 hari—melibatkan pemberitahuan sampai peringatan kepada pemilik tanah agar segera mengelola lahan tersebut. Hanya setelah lewat proses ini, dan jika tetap tidak produktif, pemerintah dapat mengambil tindakan ﹘ tidak otomatis disita begitu saja Bandung TVdetikcom.

Sertifikat Non‑Digital Tidak Disita, Tapi Dianjurkan Segera Digitalisasi

Meskipun masyarakat tidak akan kehilangan sertifikat tanah analog (manual atau non-digital), Nusron menyarankan melakukan digitalisasi sertifikat. Ini penting untuk melindungi keabsahan dokumen, menghindari sengketa atau manipulasi, terutama pada sertifikat lama (1961–1997) yang kurang detail seperti minim peta kadastral atau alamat jelas IDN Times+1.

Baca juga : Mahasiswa dan Dosen Teknokrat pamerkan Produk Penelitian Unggulan di KSTI Indonesia 2025

Ringkasan Poin Utama

Penulis : helen putri marsela