Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Seorang kepala daerah dikabarkan ikut terjaring, namun muncul bantahan dari pejabat yang namanya terseret dalam isu tersebut.
baca juga : David De Gea Kembali ke Old Trafford, Sambutan Hangat dari Fans Manchester United
KPK Benarkan OTT di Sultra, Tapi Belum Sebut Nama Bupati
KPK mengonfirmasi adanya operasi senyap yang dilakukan pada Kamis, 7 Agustus 2025, di Sulawesi Tenggara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
“Iya (ada OTT di Sultra),” ujar Johanis saat dikonfirmasi awak media.
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara resmi identitas bupati yang terlibat dalam OTT tersebut karena proses pemeriksaan masih berlangsung di lapangan.
Bupati Kolaka Timur Buka Suara: “Saya Tidak Tahu”
Nama Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, mencuat sebagai salah satu pihak yang diduga terjaring OTT. Namun saat dikonfirmasi, Azis membantah keras kabar tersebut.
“Saya tidak tahu juga saya. Mmmm, iya kah?” ujarnya dengan nada heran, dikutip dari Tribunnews.
Azis mengaku sedang berada di luar daerah mengikuti kegiatan partai politik saat kabar OTT merebak. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum apabila memang diperlukan, namun juga menyayangkan jika isu tersebut hanya sekadar drama atau framing media.
Kantor Bupati Kolaka Timur Disegel KPK
Meski sang bupati membantah, sejumlah fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Beberapa ruang di Kantor Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, termasuk ruang kerja Bupati, telah disegel oleh penyidik KPK.
Kepala Dinas Kominfo Kolaka Timur, Nyoman Abdi, membenarkan informasi mengenai penyegelan tersebut.
“Kalau beredar video, informasinya benar. Tapi saya sudah minta staf untuk cek langsung,” kata Nyoman.
KPK Amankan 7 Orang, Termasuk PNS dan Swasta
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa OTT kali ini dilakukan di tiga lokasi berbeda, yakni Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang:
- 3 orang ditangkap di Jakarta
- 4 orang diamankan di Sulawesi Tenggara
Mereka yang ditangkap berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak swasta. Namun, Asep menegaskan bahwa Bupati Kolaka Timur tidak berada di lokasi saat OTT berlangsung.
“Memang Bupati sedang tidak di tempat,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
baca juga : Universitas Teknokrat Indonesia Kukuhkan Wisudawan, LLDIKTI Tekankan Profesionalisme dan Kemandirian
OTT Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Rumah Sakit
Dalam keterangannya, Asep Guntur juga mengungkap bahwa kasus ini diduga terkait penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan peningkatan status rumah sakit.
“Perkara ini berkaitan dengan dana DAK pembangunan rumah sakit,” jelasnya.
Namun hingga kini, KPK belum merinci nama-nama yang diamankan maupun besaran dana yang dipermasalahkan.
penulis : elsandria aurora
