Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
SKB Tiga Menteri Tentukan Cuti Bersama
Keputusan pemerintah ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Perubahan tersebut secara resmi menambahkan cuti bersama pada tanggal 18 Agustus 2025, sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Rapat penetapan ini dilaksanakan di Kemenko PMK pada tanggal 7 Agustus 2025, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito, serta Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Momen Bersejarah untuk Merayakan Kemerdekaan
Imam Machdi, Sekretaris Kemenko PMK, menyatakan bahwa keputusan untuk menambah cuti bersama diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk merayakan momen bersejarah Kemerdekaan Indonesia dengan semangat yang khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional.
“Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti upacara bendera, lomba tradisional, pesta rakyat, dan acara kebudayaan,” kata Imam Machdi.
baca juga:Wakil Rektor Teknokrat Mahathir Muhammad, Di Balik Layar Reuni Akbar
Dampak Positif Bagi Pariwisata dan Perekonomian Lokal
Penambahan cuti bersama pada 18 Agustus 2025 tidak hanya bertujuan memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Dengan adanya akhir pekan panjang, diharapkan ada peningkatan mobilitas masyarakat yang turut menggerakkan ekonomi daerah.
“Pemerintah mengimbau seluruh instansi—baik pemerintah, swasta, dan masyarakat umum—untuk memanfaatkan momen ini secara produktif, dan bertanggung jawab demi mempererat persatuan bangsa,” tambah Deputi Warsito.
penulis:dafa aditiya.f
