Penghapusan Fakta Sejarah di Museum Picu Tuduhan Pemutaran Narasi Politik
Pemerintahan Donald Trump kembali menuai kritik tajam setelah informasi mengenai dua kali pemakzulannya mendadak dihapus dari National Museum of American History. Informasi ini sebelumnya menjadi bagian dari pameran bertema “Limits of Presidential Power” – tema yang secara langsung relevan dengan pemakzulan tersebut.
Dewan pengurus Smithsonian Institution mengakui bahwa panel informasi tersebut dicopot pada Juli 2025, sebagai bagian dari peninjauan konten lama. Namun, banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk tekanan politik untuk menghapus jejak sejarah yang tidak menguntungkan Trump.
baca:Penampakan Wakil Panglima OPM yang Tewas dalam Kontak Tembak di Papua Pegunungan
Kontroversi Terkait Perintah Eksekutif Trump
Kecurigaan publik semakin menguat karena sebelumnya, pada Maret, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyerukan pembersihan “ideologi tidak pantas” dari institusi budaya nasional, termasuk Smithsonian. Kritikus menyebut ini sebagai upaya manipulasi sejarah, demi menciptakan narasi politik yang menguntungkan Trump.
Smithsonian menegaskan tidak menerima instruksi langsung dari pihak pemerintah untuk menghapus panel tersebut dan berjanji akan menambahkan informasi soal semua proses pemakzulan dalam versi pembaruan pameran.
Pemecatan Kepala BLS: Data Ekonomi Tak Sesuai Harapan Trump?
Kontroversi tak berhenti di museum. Pada Jumat lalu, Trump memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), Dr. Erika McEntarfer, hanya beberapa jam setelah lembaga tersebut merilis data ketenagakerjaan terburuk sejak 2010 di luar masa pandemi.
Trump secara terbuka mengakui bahwa pemecatan dilakukan karena dia tidak percaya dengan data tersebut. Meski ada upaya dari sebagian sekutunya untuk menyalahkan revisi data sebagai bentuk kinerja buruk, pengakuan Trump justru memperkuat dugaan bahwa tindakan itu bermotif politik.
Kritik dari Sesama Politikus Partai Republik
Beberapa senator Partai Republik menyatakan keprihatinan atas pemecatan ini. Senator Cynthia Lummis menyebut langkah itu sebagai “terlalu impulsif,” sementara Senator Thom Tillis menyarankan agar pemerintah “bersikap dewasa” dalam menghadapi data yang tak menyenangkan.
Senator Rand Paul dan Lisa Murkowski mengingatkan bahwa tindakan Trump bisa merusak kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah, yang sangat penting untuk stabilitas pasar dan kebijakan ekonomi.
Dampak Jangka Panjang: Krisis Kepercayaan terhadap Data Publik
Tindakan seperti ini dinilai berbahaya karena menciptakan tekanan terhadap lembaga-lembaga independen untuk menghasilkan data yang sesuai dengan keinginan politik, bukan berdasarkan realita. Akibatnya, informasi yang valid pun akan dicurigai sebagai hasil manipulasi, baik oleh publik maupun pelaku pasar.
Jika kepercayaan terhadap data ekonomi rusak, maka keputusan bisnis, investasi, dan kebijakan nasional bisa terganggu secara signifikan.
Rekam Jejak Upaya Trump Kendalikan Narasi dan Sejarah
Peristiwa minggu ini hanya menambah daftar panjang upaya Trump dalam mengontrol narasi publik:
- Menggambarkan pelaku kerusuhan 6 Januari sebagai patriot atau “sandera” dan menjanjikan pengampunan.
- Menargetkan program keberagaman dan inklusi yang merayakan kelompok minoritas.
- Menyuarakan pembatasan kebebasan berekspresi terhadap kritik, bahkan terhadap non-kriminal.
- Menyudutkan hakim dan jaksa yang tidak berpihak padanya, sembari menuntut perlindungan bagi sekutunya.
- Menghapus foto dan simbol dari tokoh militer yang pernah berselisih dengannya sejak awal masa jabatan.
- Melakukan pembersihan terhadap inspektur jenderal independen
penulis: inziria
