Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama operasional (KSO) antara PTPN I Regional 2 dengan pelaku usaha di kawasan Puncak. Langkah ini diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kepastian investasi di wilayah strategis tersebut.
baca juga:Harga Keranjang Konsumen Turun BGN 2 Menjadi BGN 99 dalam Minggu Terakhir
Evaluasi KSO sebagai Tindak Lanjut Pembongkaran Bangunan Ilegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari pembongkaran empat bangunan yang diduga melanggar aturan lingkungan di kawasan Puncak. Pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan di lokasi tersebut.
“Fokus kami adalah mengevaluasi KSO dengan PTPN secara menyeluruh sesuai arahan yang ada,” ujar Ajat.
Evaluasi ini melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memastikan penyelamatan lingkungan tanpa mengabaikan iklim investasi.
Pencabutan Izin Lingkungan dan Kajian Evaluasi Berbasis Ilmiah
KLH telah mencabut sembilan izin persetujuan lingkungan terkait unit usaha yang berada di atas lahan KSO PTPN di kawasan Puncak. Ajat menjelaskan bahwa evaluasi yang sedang disusun didasarkan pada kajian ilmiah dan melibatkan berbagai sektor terkait. Proses ini berlangsung secara bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan.
Jaminan Keberlanjutan Usaha dan Prioritas Pengembangan Wisata Ramah Lingkungan
Ajat meminta para pelaku usaha di sektor perhotelan agar tidak khawatir dengan dampak pencabutan izin terhadap kelangsungan usaha mereka. Kawasan Puncak tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan wisata yang ramah lingkungan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor hotel dan restoran yang mencapai hampir 50 persen.
“Ekonomi dan lingkungan harus berjalan seimbang. Puncak akan terus dijaga sebagai destinasi wisata unggulan,” tegas Ajat.
Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Terkait kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ajat menegaskan bahwa Kabupaten Bogor akan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Bila terjadi revisi pada Peraturan Presiden (Perpres) atau RTRW Jawa Barat, maka RTRW Kabupaten Bogor akan otomatis disesuaikan.
baca juga:Universitas Teknokrat Indonesia Tuan Rumah Cabang Petanque Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi
Latar Belakang Pencabutan Izin oleh Menteri Lingkungan Hidup
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, telah mencabut sejumlah izin lingkungan di kawasan Puncak yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan. Pencabutan ini dilakukan karena pelaku usaha tidak mematuhi perintah pembongkaran yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
Sebanyak 33 unit usaha berada di atas lahan KSO PTPN, dengan sembilan unit usaha yang sempat memiliki izin namun kini resmi dicabut oleh KLH.
Penulis: Dena Triana
