Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening penerima bansos yang memiliki saldo mencurigakan atau tidak wajar.
baca juga:Cara Cek PIP 2025 Lewat HP dengan Mudah
Mengapa Rekening Penerima Bansos Perlu Diperiksa?
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Saifullah menjelaskan bahwa saldo rekening yang tidak sesuai profil penerima akan menjadi perhatian utama. Misalnya, penerima bansos dengan saldo mencapai Rp5 juta dianggap sebagai indikasi anomali.
"Jika terbukti tidak wajar, maka bansos akan kami cabut dan alihkan ke warga yang lebih layak," tegasnya.
Kemensos juga menyoroti kasus penerima bansos yang menyimpan dana bantuan lebih dari tiga bulan. Kondisi ini dianggap tidak lazim dan akan ditelusuri lebih lanjut.
Bagaimana Proses Identifikasi Penerima yang Tidak Layak?
Saifullah menyampaikan bahwa Kemensos telah melakukan pemadanan data penerima bansos dengan hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyimpangan, termasuk dugaan keterlibatan dalam aktivitas judi online.
Hasilnya cukup mencengangkan:
- Lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi bermain judi online (judol)
- Dari jumlah itu, 200.000 lebih sudah dicabut haknya sebagai penerima bantuan
- Sisanya masih dalam proses evaluasi lanjutan
"Kami tidak ingin bansos yang seharusnya untuk kebutuhan pokok justru digunakan untuk hal yang menyimpang," ujar Saifullah.
Apa Dampaknya bagi Kuota Bantuan Sosial?
Meski dilakukan pengetatan, pemerintah tidak mengurangi jumlah total penerima bansos. Justru, Presiden memberikan tambahan (penebalan) bantuan sosial untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Data terbaru menunjukkan:
- Hampir 2 juta keluarga telah dinyatakan tidak layak setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS
- Penyaluran bansos kini lebih mengutamakan penerima yang benar-benar membutuhkan
Langkah Pemerintah: Bansos Harus Tepat Sasaran
Dalam upaya menegakkan akuntabilitas bansos, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret, seperti:
- Koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau anomali saldo
- Pemadanan data dengan PPATK untuk mengungkap penyalahgunaan bansos
- Pemutakhiran data penerima berbasis DTSEN
- Realisasi penyaluran bansos kepada 18 juta lebih KPM yang terverifikasi layak
“Bansos tidak dikurangi, justru diperkuat agar lebih tepat sasaran,” tegas Saifullah.
Kesimpulan: Bansos Hanya untuk yang Berhak
Upaya Kemensos bersama Bank Indonesia dan PPATK menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga integritas penyaluran bansos. Rekening dengan saldo mencurigakan, atau terbukti digunakan untuk aktivitas menyimpang seperti judi online, akan dihapus dari daftar penerima.
Penulis: Dena Triana
