Logo Universitas Teknokrat Indonesia

Perlukah Fatwa dan Perda untuk Larang Sound Horeg?

Kategori: berita
Gambar untuk Perlukah Fatwa dan Perda untuk Larang Sound Horeg?

Musik Horeg, dengan dentuman bass yang menggetarkan dada, memang lagi jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, banyak yang terhibur dan menikmati euforia yang ditawarkannya. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang merasa terganggu, bahkan sampai muncul wacana untuk melarangnya melalui fatwa atau peraturan daerah (Perda). Nah, kira-kira perlu nggak sih kita sampai sejauh itu?

Kenapa Musik Horeg Begitu Kontroversial?

Sebenarnya, kontroversi musik Horeg ini berakar dari beberapa hal. Yang paling utama tentu saja soal volume suara. Bayangkan saja, suara speaker yang super besar, menggelegar sampai radius ratusan meter. Bagi yang suka, ini mungkin surga dunia. Tapi bagi yang lagi butuh istirahat, atau punya bayi yang lagi tidur, jelas ini bisa jadi mimpi buruk.

Selain masalah suara, ada juga kekhawatiran soal potensi gangguan ketertiban umum. Nggak jarang, acara Horeg ini diadakan di tempat terbuka, mengundang kerumunan massa yang besar. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa rawan terjadi gesekan atau bahkan tindak kriminalitas. Belum lagi soal sampah yang seringkali berserakan setelah acara selesai.

Terakhir, ada juga aspek nilai-nilai sosial dan agama yang perlu diperhatikan. Bagi sebagian kalangan, musik Horeg dianggap kurang sesuai dengan norma kesopanan atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini tentu menjadi sensitif, mengingat Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang religius.

Apakah Pelarangan Solusi Terbaik?

Wacana pelarangan musik Horeg melalui fatwa atau Perda ini memang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi disebutkan. Tapi, apakah ini solusi yang paling tepat? Jawabannya tentu nggak sesederhana itu.

Sebelum memutuskan untuk melarang, ada baiknya kita pertimbangkan dulu dampak positif dan negatifnya. Di satu sisi, pelarangan memang bisa menciptakan ketenangan dan ketertiban. Tapi di sisi lain, ini juga bisa mematikan kreativitas dan mata pencaharian para pelaku seni Horeg.

Selain itu, pelarangan juga berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat yang memang menikmati musik Horeg. Kalau nggak dikelola dengan baik, ini justru bisa memicu konflik yang lebih besar.

Lalu, Bagaimana Solusi yang Lebih Bijak?

Daripada langsung melarang, mungkin ada baiknya kita cari solusi yang lebih bijak dan komprehensif. Misalnya, dengan membuat regulasi yang jelas soal batasan volume suara dan lokasi penyelenggaraan acara Horeg. Regulasi ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan ditegakkan secara konsisten.

Selain itu, perlu juga ada edukasi kepada masyarakat soal pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghormati perbedaan pendapat. Pemerintah daerah bisa menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pelaku seni Horeg untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Intinya, masalah musik Horeg ini bukan cuma soal suara yang berisik, tapi juga soal bagaimana kita mengelola perbedaan pendapat dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pelarangan mungkin bisa jadi solusi instan, tapi solusi yang berkelanjutan adalah dengan mencari titik temu dan membangun kesepahaman bersama.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

  • Batasan volume suara harus jelas dan ditegakkan.
  • Lokasi penyelenggaraan acara harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar.
  • Perlu ada edukasi kepada masyarakat soal pentingnya menjaga ketertiban umum.
  • Pemerintah daerah perlu menggandeng semua pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik.

Dengan pendekatan yang bijak dan inklusif, kita bisa mencari solusi yang memuaskan semua pihak, tanpa harus mematikan kreativitas dan kebebasan berekspresi.