Kenaikan PBB Bikin Resah, Warga Pati Geram
Gelombang protes datang dari warga Kabupaten Pati setelah pemerintah daerah menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Banyak warga mengaku terkejut dengan besarnya kenaikan tersebut, yang dinilai tidak masuk akal dan memberatkan, terutama bagi kalangan petani dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Kebijakan ini memantik ketegangan di tengah masyarakat, hingga sejumlah warga menggelar aksi protes di depan kantor pemerintahan daerah.
baca juga :
Pernyataan Bupati Sudewo Soal Demo Picu Reaksi Keras
Situasi semakin memanas ketika Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro Sudewo, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dinilai menantang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa jika tidak puas terhadap kebijakan tersebut. Ucapan tersebut terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial dan menimbulkan gelombang kemarahan warga.
Alih-alih meredakan situasi, pernyataan itu justru dinilai tidak menunjukkan empati terhadap keluhan masyarakat. Banyak pihak menganggap bahwa sikap tersebut memperburuk situasi dan menciptakan jarak antara pemimpin daerah dan rakyatnya.
Respons Publik: “Bupati Harus Dengarkan Aspirasi, Bukan Tantang Warga”
Berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis, hingga pengguna media sosial, turut menyoroti pernyataan Bupati Sudewo. Banyak yang meminta agar kepala daerah bersikap lebih bijaksana dan terbuka terhadap aspirasi warganya.
Respons masyarakat tidak hanya datang dari media sosial, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata. Demonstrasi dan penggalangan tanda tangan petisi menjadi bukti bahwa publik tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
baca juga :
Pemerintah Diminta Segera Evaluasi dan Klarifikasi
Desakan agar pemerintah daerah meninjau ulang kenaikan PBB terus bergulir. Warga berharap ada evaluasi menyeluruh dan penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya pendekatan yang lebih humanis dari pejabat daerah, khususnya dalam merespons kritik dan keluhan publik.
Para pengamat kebijakan publik juga menyarankan agar pemerintah daerah mengedepankan prinsip partisipatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
penulis : Muhammad Zulfan M.A
