Kenaikan PBB Capai 250 Persen, Warga Merasa Terbebani
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menuai reaksi keras dari masyarakat. Kenaikan signifikan ini membuat banyak warga keberatan, terutama mereka yang memiliki lahan atau rumah sederhana. Tak sedikit dari mereka mengeluh karena tagihan PBB melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
baca juga:Klasemen Sementara Kualifikasi Piala Asia U-20 Putri: Indonesia Tempati Posisi Ketiga
Bupati Sudewo Tanggapi Aksi Protes dengan Pernyataan Kontroversial
Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro alias Sudewo, menanggapi keluhan warga dengan nada yang dinilai memancing emosi. Dalam sebuah pernyataan publik, ia menantang warga yang tidak setuju dengan kenaikan pajak untuk turun ke jalan dan berdemo. Pernyataan ini justru memperkeruh suasana dan membuat protes semakin meluas.
Aksi Demo Meluas dan Ricuh
Warga Pati pun merespons tantangan tersebut dengan menggelar aksi unjuk rasa. Massa dari berbagai kalangan turun ke jalan menyuarakan penolakan atas kebijakan tersebut. Situasi pun sempat memanas, bahkan beberapa aksi protes berubah menjadi ricuh akibat ketegangan antara aparat dan demonstran.
Pemerintah Dinilai Tidak Transparan
Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa kenaikan PBB ini tidak dibarengi dengan sosialisasi yang memadai. Mereka menuntut penjelasan yang lebih transparan terkait alasan di balik lonjakan pajak. Ada dugaan bahwa proses revisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Tekanan Publik Meningkat, Desakan Evaluasi Muncul
Berbagai pihak, termasuk aktivis, mahasiswa, hingga LSM, mendesak Bupati Pati untuk mengevaluasi ulang kebijakan tersebut. Mereka menuntut agar PBB dikaji ulang dan pemerintah lebih terbuka dalam menentukan tarif pajak, agar sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Penanganan Aksi Dinilai Represif
Cara aparat menangani demonstrasi juga menjadi sorotan. Beberapa warga mengaku mengalami intimidasi saat menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini memperparah citra pemerintah daerah di mata publik dan meningkatkan tekanan terhadap pemangku kebijakan.
Sorotan Nasional: Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan
Situasi di Pati kini mulai menarik perhatian di tingkat nasional. Sejumlah pengamat politik dan hukum meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan untuk mengaudit kebijakan pajak daerah tersebut. Mereka menilai perlu ada intervensi agar tidak terjadi pelanggaran administratif maupun hak rakyat.
baca juga:LLDIKTI Wilayah II Dorong Lulusan Teknokrat Ciptakan Peluang Di Tengah Tantangan Global
Kesimpulan: Keadilan Fiskal Harus Jadi Prioritas
Polemik kenaikan PBB di Pati menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah diharapkan tidak semata-mata mengejar pemasukan, tetapi juga mempertimbangkan daya beli serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang adil dan manusiawi, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.
penulis: sofi sintiawati
