Sekitar seribu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang tergabung dalam angkatan 2021-2023 merasakan kekecewaan besar terkait kebijakan potongan gaji mereka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola. Gaji pokok yang seharusnya mereka terima hampir sepenuhnya terpotong untuk pembelian rumah yang hingga kini tidak jelas statusnya. Potongan ini semakin memberatkan mereka, terutama dengan ancaman pemindahan tugas ke Papua jika mereka menolak mengikuti kebijakan tersebut. Keadaan ini menimbulkan keluhan mendalam dari para prajurit yang merasa dipaksa menjalani keputusan tanpa kejelasan dan pertimbangan matang.
Mengapa Gaji Prajurit Dipotong untuk KPR Swakelola?
Kebijakan potongan gaji ini berawal dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 2023 yang mewajibkan prajurit dengan masa dinas 0-10 tahun untuk mengikuti program KPR Swakelola TNI AD. Potongan tersebut tidak hanya melibatkan biaya cicilan rumah yang cukup besar, tetapi juga beban lainnya, seperti uang muka yang mencapai angka fantastis. Hasilnya, gaji prajurit yang seharusnya mencapai sekitar Rp 3,6 juta per bulan kini tersisa tidak lebih dari Rp 200.000 akibat potongan yang mencekik. Banyak prajurit yang merasa tertekan karena mereka tidak dapat memilih, dan ancaman pemindahan tugas ke Papua menjadi salah satu alasan mereka terpaksa mengikuti kebijakan tersebut.
Ketidakpastian Rumah dan Status Pembelian
Roni dan Lukman, dua prajurit yang ditemui oleh IndonesiaLeaks, mengungkapkan betapa mereka tidak tahu pasti di mana rumah yang mereka beli akan dibangun. Bahkan, rumah yang dijanjikan lewat program KPR Swakelola ini ternyata jauh dari yang diharapkan. Beberapa lokasi perumahan yang dijanjikan, seperti yang ada di Bekasi dan Semarang, masih dalam tahap pembangunan yang lambat, dengan rumah yang belum juga terbangun meskipun dana telah cair hampir empat tahun lalu. Kondisi fisik rumah yang sudah ada juga menunjukkan kualitas yang buruk, seperti retaknya tembok, cat yang mengelupas, dan rumput liar yang menguasai area sekitar rumah.
Para prajurit ini pun merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil, di mana mereka harus menanggung cicilan rumah yang tidak kunjung berdiri. Selain itu, uang yang mereka miliki hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka terpaksa berhutang untuk membeli makan.
Mengapa Kebijakan Ini Dipertanyakan?
Beban berat yang diterima para prajurit ini telah menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari dalam tubuh TNI sendiri maupun dari pihak luar. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, menilai kebijakan tersebut sangat janggal. Menurutnya, meskipun prajurit boleh mengambil KPR, seharusnya itu bukan menjadi kewajiban. Potongan gaji yang lebih dari 50% untuk membeli rumah yang kualitasnya diragukan menambah keprihatinan.
Sebagai prajurit, mereka seharusnya mendapatkan dukungan yang cukup dalam menjalankan tugas mereka, bukan justru dibebani dengan kewajiban yang menambah beban hidup mereka. Terlebih lagi, banyak prajurit yang merasa tak diberi ruang untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka tanpa adanya ancaman untuk dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dan sulit.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengatasi Masalah Ini?
Dari kasus ini, ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kesejahteraan para prajurit. Pertama, kebijakan semacam ini perlu dievaluasi ulang, agar potongan gaji yang diterapkan tidak terlalu memberatkan. Kedua, pemerintah dan TNI perlu menjamin bahwa setiap proyek perumahan yang dijanjikan kepada prajurit benar-benar terjamin kualitas dan status hukumnya. Ketiga, harus ada transparansi yang lebih jelas dalam hal informasi mengenai lokasi dan perkembangan perumahan, agar prajurit tidak merasa tertipu.
Bukan hanya soal hak-hak keuangan, tetapi juga soal kesejahteraan fisik dan mental prajurit. Mereka harus mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan keluhan tanpa rasa takut terhadap ancaman pemindahan tugas.
Kesimpulan
Kisah Lukman dan Roni hanyalah sebagian kecil dari ribuan prajurit yang terpaksa menjalani kebijakan KPR Swakelola TNI AD ini. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi untuk negara, tetapi kini merasakan beban berat akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah dan TNI harus segera mencari solusi yang adil dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Penulis: Eka sri indah lestary
