Pemerintah Diminta Tidak Gegabah dalam Menjalankan Misi Kemanusiaan
Rencana pemerintah Indonesia untuk merawat korban perang Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau, menuai sorotan dari berbagai kalangan. Para pakar hubungan internasional mengingatkan bahwa rencana ini tidak bisa dilakukan secara mendadak dan memerlukan perencanaan matang, serta koordinasi dengan berbagai pihak internasional.
baca:Pre-season latest as Aston Villa thump Roma and Como defeat Betis
Bantuan Kemanusiaan, Bukan Pemindahan Penduduk
Presiden Prabowo Subianto, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Indonesia akan mendirikan pusat bantuan kesehatan di Pulau Galang yang ditargetkan untuk merawat 2.000 korban perang dari Gaza. Hasan menegaskan bahwa ini bukan proses evakuasi permanen, melainkan bantuan medis sementara.
“Setelah selesai pengobatan, mereka akan kembali ke Gaza. Ini bukan pemindahan warga,” ujar Hasan (7/8/2025).
Tantangan Logistik dan Efisiensi Penanganan Medis
Perjalanan Jauh Jadi Risiko Bagi Pasien
Menurut Prof. Siti Mutiah Setiawati, Guru Besar Geopolitik Timur Tengah dari UGM, memindahkan korban perang ke Indonesia memiliki risiko besar. Jarak yang sangat jauh bisa memperburuk kondisi pasien, terutama jika dalam kondisi kritis.
“Jika sakitnya parah, perjalanan jauh bisa membahayakan,” jelas Mutiah.
Fasilitas di Pulau Galang Perlu Dikaji Ulang
Selain itu, perlu ditinjau kembali apakah fasilitas kesehatan di Pulau Galang memadai untuk menangani pasien dengan kebutuhan medis kompleks. Evaluasi kesiapan fasilitas menjadi penting sebelum realisasi program ini.
Koordinasi Internasional Jadi Kunci Sukses
Persetujuan dari Negara-Negara Terkait Sangat Diperlukan
Menurut Yon Machmudi, Guru Besar Ilmu Sejarah UI, rencana ini memerlukan proses bertahap dan persetujuan dari banyak pihak: Israel, Otoritas Palestina, Jordania, dan Mesir. Tanpa persetujuan mereka, risiko terhambatnya pemulangan pasien bisa terjadi.
“Prosesnya panjang dan tak bisa dilakukan secara sepihak,” ungkap Yon.
Keterlibatan Lembaga-Lembaga PBB
Indonesia juga harus berkoordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan UNRWA untuk memastikan legalitas dan prosedur internasional berjalan sesuai koridor.
Alternatif yang Diusulkan: Rumah Sakit di Negara Tetangga Gaza
Sebagai opsi yang lebih realistis dan efisien, Yon menyarankan agar Indonesia membantu memperkuat fasilitas medis di negara-negara sekitar Gaza atau membangun rumah sakit darurat di perbatasan.
“Solusi ini lebih hemat biaya dan lebih cepat dalam penanganan,” ujarnya.
Menlu: Tawaran Masih dalam Proses, Belum Final
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan. Pemerintah akan melanjutkan proses ini jika seluruh pihak yang terlibat telah memberikan lampu hijau.
“Semua harus melalui persetujuan pihak terkait, termasuk negara-negara tetangga Gaza,” ucap Sugiono.
Presiden Prabowo juga telah mengajukan tawaran tersebut saat lawatan ke Timur Tengah, meminta persetujuan dari negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk dan Turki untuk merawat 1.000 warga Palestina.
penulis: inziria
