Aksi Buruh Terpusat di Gedung DPR, Bukan Istana
Jakarta – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 28 Agustus 2025. Semula aksi direncanakan berlangsung di dua lokasi, yakni depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Patung Kuda, dekat Istana Negara, namun akhirnya massa hanya fokus berdemo di depan DPR.
Presiden Partai Buruh, Sa’id Iqbal, menyebut keputusan ini diambil karena keterbatasan waktu, mengingat sebagian buruh harus kembali bekerja pada shift kedua.
“Sejak awal kami utamakan aksi di DPR. Ke Istana hanya jika waktunya memungkinkan,” ujar Iqbal.
Efektivitas Waktu Jadi Alasan Utama
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, menambahkan bahwa pemusatan massa di satu titik juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian aspirasi.
“Lebih efektif bila semua tuntutan disuarakan di satu tempat,” jelas Kahar.
Enam Tuntutan Utama dalam Aksi Buruh
Aksi buruh yang digelar di depan gerbang utama Kompleks DPR/MPR RI sekitar pukul 10.00 WIB ini membawa enam poin tuntutan utama, yaitu:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)
- Mendesak kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.
2. Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK
- Menuntut pengawasan ketat terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak.
3. Reformasi Pajak Perburuhan
- Naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan
- Hapus pajak pada pesangon, THR, JHT
- Hapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
- Mendesak pengesahan RUU yang berpihak pada buruh tanpa campur tangan omnibus law.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset
- Serukan pemberantasan korupsi melalui regulasi hukum yang kuat.
6. Revisi RUU Pemilu
- Mengusulkan redesain sistem Pemilu 2029 untuk lebih adil dan demokratis.
penulis: lili rahma dini
