Tuduhan Penyuapan dan Manipulasi Saham Mengarah pada Surat Perintah Penangkapan
Pada Kamis (7/8/2025), jaksa Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan untuk mantan ibu negara Kim Keon Hee. Langkah ini diambil sehari setelah Kim menjalani interogasi terkait sejumlah tuduhan serius, termasuk penyuapan dan manipulasi saham. Proses hukum ini terjadi saat suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, masih menjalani penahanan terkait deklarasi darurat militer yang sempat mengguncang pemerintahan sipil negara tersebut.
baca Juga:Sukses dari TBSM: Inspirasi Kisah Lulusan Jadi Pengusaha!
Tuduhan Terhadap Kim Keon Hee: Pelanggaran Hukum Pasar Modal dan Dana Politik
Tuduhan terhadap Kim mencakup pelanggaran hukum pasar modal dan investasi keuangan, serta penyalahgunaan dana politik. Jika surat perintah penangkapan diterima, ini akan menjadi momen bersejarah pertama kalinya dalam Korea Selatan di mana seorang mantan presiden dan ibu negara sekaligus terlibat dalam kasus hukum.
Upaya Gagal untuk Interogasi Yoon Suk Yeol
Upaya untuk menginterogasi mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait dugaan perannya dalam kasus istrinya gagal. Menurut jaksa, upaya tersebut dibatalkan karena “perlawanan keras tersangka dan kekhawatiran cedera,” namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Sebelumnya, Yoon juga menolak untuk diperiksa minggu lalu dengan cara berbaring di lantai sel hanya mengenakan pakaian dalam.
Kontroversi dan Tuduhan Manipulasi Saham yang Melilit Kim
Kim Keon Hee, yang berusia 52 tahun, telah lama terlibat dalam kontroversi terkait dengan dugaan manipulasi saham. Sebuah video yang beredar pada tahun 2022 menampilkan dirinya menerima tas tangan Dior dari seorang penggemar, yang kemudian memicu kritik publik. Selain itu, Kim juga dituduh ikut campur dalam proses pencalonan anggota parlemen di partai suaminya, Yoon, yang melanggar hukum pemilu.
baca Juga:LLDIKTI Wilayah II Dorong Lulusan Teknokrat Ciptakan Peluang Di Tengah Tantangan Global
Langkah Politikal Yoon: Veto Tiga RUU Penyidikan dan Pengumuman Darurat Militer
Selama masa pemerintahannya, Yoon memveto tiga rancangan undang-undang penyelidikan yang disahkan oleh parlemen untuk menyelidiki tuduhan terhadap Kim. Veto terakhir tersebut dikeluarkan pada akhir November, hanya seminggu sebelum Yoon mengumumkan darurat militer yang akhirnya mengarah pada pemilihan umum dadakan pada bulan Juni.
penulis:Dafa Aditya.f
