Logo Universitas Teknokrat Indonesia

TNI Akan Resmikan Enam Kodam Baru, Publik Pertanyakan Relevansi Komando Teritorial

Gambar untuk TNI Akan Resmikan Enam Kodam Baru, Publik Pertanyakan Relevansi Komando Teritorial

Penambahan Kodam Jadi 21 di Seluruh Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru dalam sebuah upacara kehormatan militer yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 10 Agustus 2025 di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Dengan penambahan ini, jumlah total kodam di Indonesia akan meningkat dari 15 menjadi 21 kodam.

Baca juga:KPK Temukan Kejanggalan Audit Anggota BPK Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Daftar Enam Kodam Baru yang Akan Diresmikan

Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, berikut adalah enam kodam yang akan diresmikan:

  • Kodam XIX/Tuanku Tambusai: meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau
  • Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol: mencakup Sumatera Barat dan Jambi
  • Kodam XXI/Radin Inten: meliputi Lampung dan Bengkulu
  • (Tiga kodam lainnya belum disebutkan secara rinci dalam kutipan ini)

Tujuan Penambahan Kodam: Pemerataan dan Penguatan Wilayah

Penambahan kodam ini disebut sebagai bagian dari strategi TNI untuk meningkatkan efektivitas pertahanan wilayah, memperkuat struktur komando teritorial, serta mempermudah koordinasi militer di daerah yang sebelumnya berada di bawah naungan kodam besar.

Langkah ini juga diklaim sebagai upaya pemerataan kekuatan TNI di seluruh Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional yang bersifat lokal maupun lintas daerah.

Baca juga:Wisuda Periode I 2025 Universitas Teknokrat: Cetak Generasi Siap Sambut Indonesia Emas

Kritik dan Pertanyaan Publik: Apakah Masih Relevan?

Meski TNI menyampaikan niat baik di balik pembentukan kodam baru, sejumlah pihak mulai mempertanyakan relevansi sistem komando teritorial di era modern, terutama dalam menghadapi profil perang masa depan yang lebih banyak bersifat siber, asimetris, dan teknologi tinggi.

Pengamat pertahanan dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan apakah struktur militer yang lebih bersifat administratif ini masih sejalan dengan kebutuhan pertahanan aktual Indonesia.

Penulis: Nur aini