Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menanggapi isu terkait keterlibatan kementeriannya dalam pendanaan film animasi Merah Putih: One for All. Dalam klarifikasinya, Irene Umar menegaskan bahwa Kementerian Ekraf tidak memberikan bantuan finansial atau fasilitas produksi terhadap film tersebut.
baca juga:Kalender Komunitas: Acara dan Pertemuan di Minggu Ini
Kementerian Ekraf Hanya Berikan Masukan, Bukan Dana
Irene Umar menjelaskan bahwa pihak kementerian hanya melakukan audiensi dengan produser film dan memberikan masukan berdasarkan pengalaman pribadi. "Kami hanya mendengarkan langsung dari pelaku industri dan memberikan feedback, bukan memberikan dana atau fasilitas produksi," ujar Irene.
Pernyataan tersebut bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai dugaan keterlibatan Kementerian Ekraf dalam pendanaan film animasi yang akan tayang pada 14 Agustus 2025 mendatang.
Kebebasan Berkarya di Industri Kreatif
Meski tidak terlibat langsung dalam pendanaan, Irene Umar menekankan bahwa setiap pelaku industri kreatif memiliki kebebasan untuk berkarya, asalkan hasil karya tersebut memberikan dampak positif. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kreativitas di sektor ekonomi kreatif.
"Saya selalu melakukan audiensi dengan berbagai pihak untuk mendengar langsung dari pelaku industri dan memberikan feedback yang konstruktif," tambah Irene.
Kontroversi Seputar Film Merah Putih: One for All
Film animasi Merah Putih: One for All yang menceritakan sekelompok anak-anak yang berusaha menyelamatkan bendera pusaka menjelang Hari Kemerdekaan ini menuai kontroversi. Beberapa warganet mengkritik film ini karena nuansa lokal yang minim dan kualitas artistik yang dinilai kurang memadai. Meskipun demikian, film ini tetap dijadwalkan tayang pada 14 Agustus 2025, dengan trailer yang sudah dirilis di beberapa kanal YouTube, termasuk Perfiki TV dan CGV Kreasi.
penulis:Anis puspita sari
