Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengawasi secara langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja rentan di sejumlah daerah, termasuk di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran memberikan peringatan tegas bahwa BSU yang diterima tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang merugikan, seperti judi daring.
Baca juga: 25 Penumpang Cedera pada Penerbangan Delta yang Dialihkan ke MSP Setelah Mengalami Turbulensi Parah
1. Peringatan Wapres: BSU Tak Boleh Digunakan untuk Judi Daring
Dalam peninjauan yang dilakukan pada Jumat, 1 Agustus 2025, di Kantor Pos Mataram, Wapres Gibran menekankan bahwa jika ada penerima yang menyalahgunakan dana BSU untuk kegiatan ilegal, seperti judi daring, maka bantuan tersebut akan dihentikan. Peringatan ini bertujuan agar dana bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Wapres Gibran juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penyaluran BSU, khususnya di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau. Ia meminta agar tantangan penyaluran di daerah terpencil segera diatasi, agar tidak ada pekerja yang terlewatkan dalam mendapatkan hak mereka.
2. Peninjauan Penyaluran BSU di Mataram dan Daerah Lain
Peninjauan penyaluran BSU yang dilakukan oleh Wapres Gibran di Mataram bukan kali pertama. Sebelumnya, ia juga melakukan hal serupa di Padang, Sumatera Barat, pada 30 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rutinitas Wapres Gibran dalam mengawasi penyaluran BSU ke seluruh daerah, memastikan bantuan sampai kepada pekerja yang membutuhkan dan digunakan dengan benar.
3. Pencairan BSU yang Lancar dan Efektif
Dengan adanya pengawasan langsung dari pejabat tinggi, diharapkan penyaluran BSU 2025 bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Penyaluran yang dilakukan melalui kantor pos dan bank Himbara ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi pekerja rentan yang terdampak pandemi atau kesulitan ekonomi.
Penulis: Fiska Anggraini
