Kunjungan Kerja Saat Keuangan Daerah Defisit
Di tengah sorotan publik soal efisiensi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak justru menjadi sorotan karena melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Bali. Padahal, Pemerintah Kabupaten Siak sedang melakukan penghematan besar-besaran akibat defisit anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Sebanyak 40 orang—terdiri dari anggota dan pimpinan DPRD Siak—diusulkan mengikuti kunker ini. Tujuan resminya adalah Dinas Pariwisata serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
baca juga : Ria Norsan Komitmen Wujudkan Pembangunan Hijau di Kalbar
Dasar Kegiatan Kunker: Ada di Surat Tugas Resmi
Agenda kunker tersebut tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 20/SPT/DPRD/PEN-KETUA/2025/44, yang diteken langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak pada 24 Juli 2025. Kegiatan ini masuk dalam program layanan administrasi DPRD yang dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD tahun 2025.
Dalam dokumen, kegiatan ini disebut sebagai “studi komparatif” yang membahas pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun realitanya, kegiatan ini dilakukan secara tertutup tanpa pengumuman ke masyarakat. Kegiatan ini baru terendus publik setelah beredarnya foto-foto anggota DPRD berpose di lokasi wisata Bali seperti hutan tropis dan patung khas Pulau Dewata.
Dilarang Posting di Medsos, Tapi Bocor Juga
Beredar kabar bahwa peserta kunker diimbau untuk tidak mempublikasikan foto kegiatan mereka di media sosial. Namun upaya itu gagal karena beberapa foto tetap beredar luas dan memicu reaksi negatif dari masyarakat. Banyak yang menilai kegiatan ini tak sensitif terhadap kondisi rakyat yang tengah kesulitan mendapatkan layanan publik yang layak.
Padahal, masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, dan Bupati Siak sendiri telah meniadakan event besar seperti Tour de Siak demi menekan biaya. Ironisnya, DPRD justru melakukan kunjungan ke destinasi wisata elit.
Daftar Lengkap Anggota DPRD Siak yang Diusulkan ke Bali
Berikut ini adalah daftar nama-nama anggota dan pimpinan DPRD Siak yang tercantum dalam surat penugasan untuk kunker ke Bali:
- Indra Gunawan, SE
- H. Syarif, S.Ag
- Laiskar Jaya
- Ternando Simangunsong, SH
- Zulkifli, S.Sos, M.Si
- H. Tarmijan, SM
- Soma Imam Nuryadi, SE
- Sujarwo, SM
- Jondris Pakpahan, SH
- Hasril
- H. Sunarto
- Ngatmin
- H. Ridha Alwis Effendi, A.Md
- Salman Alfarisi, S.Sos, M.Si
- H. Budi Yuwono, S.KM, M.Kes
- Retno Guntoro, SE, MM, SH
- Ridho Rizqi
- Nia Sari Sihotang, SH
- Alfitra, SH, M.Si
- Sabar D.H. Sinaga
- Umbarno
- Ilifrizal, SAP
- Dermanto Situmorang, SH
- M. Janhan Ali
- Sudarman, S.Sos
- H. Kusman Jaya
- Muslim, A.Md
- H. Tengku Muhammad, S.IP
- H. Musar, SH
- Jakop Mulia Manurung, SH
- Edison Roganda Manalu, S.Pi
- Haposan Sinaga
- Jonfaber B. Pangaribuan, SH
- Marudut Pakpahan
- Oloan Munthe
- Rakip
- Delvi Suseno, SH
- Dona Sri Utami, A.Md
- Robi Cahyadi, SH
- Paramanda Pakpahan, SH
Pimpinan Dewan Pilih Bungkam, Hanya Satu yang Buka Suara
Upaya konfirmasi ke Sekretaris Dewan Setya Hendro Wardhana dan Ketua DPRD Indra Gunawan belum membuahkan hasil. Keduanya tidak merespons pertanyaan dari media, meski sudah dihubungi berkali-kali.
Berbeda dengan mereka, Wakil Ketua I DPRD Siak, H. Syarif dari PAN, mengonfirmasi bahwa dirinya tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. "Saya tidak ikut karena ada keperluan lain. Itu studi tiru saja,” kata Syarif singkat.
Sementara itu, Wakil Ketua II, Laiskar Jaya, memberikan penjelasan lebih panjang. Ia menekankan bahwa kunjungan ini bukan wisata, melainkan bagian dari penguatan sektor pariwisata dan penanganan sampah.
“Kami bertemu langsung dengan OPD terkait di Badung. Kami belajar soal peningkatan kualitas SDM dan PAD dari sektor wisata, termasuk di Taman Wisata Sangeh yang mirip dengan Hutan Kota Arwinas di Siak,” ujarnya.
Namun, saat ditanya mengenai jumlah peserta dan total anggaran, Laiskar tidak memberikan keterangan detail dan hanya menyarankan agar media bertanya langsung ke Sekwan.
baca juga : Wakil Rektor Teknokrat Mahathir Muhammad, Di Balik Layar Reuni Akbar
Publik Pertanyakan Anggaran dan Manfaat Nyata
Hingga kini, belum ada data resmi soal jumlah anggaran yang digunakan untuk kegiatan kunker ini. Namun menurut beberapa sumber internal, biaya perjalanan dinas luar daerah bisa mencapai Rp9-10 juta per orang, belum termasuk biaya penginapan dan konsumsi.
Fenomena "studi tiru" ke Bali ini memicu kritik luas karena dianggap tidak memiliki urgensi langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal, kondisi keuangan daerah tengah genting dan banyak program pelayanan publik yang dikorbankan.
penulis : Ginaa
